REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Pemerintah Qatar akan kembali menyalurkan dana bantuan untuk menggaji pegawai negeri sipil di Jalur Gaza pekan ini. Hal itu adalah ketiga kalinya Doha memberikan bantuan dana ke wilayah yang diblokade tersebut.
Kepala Komite Rekonstruksi Jalur Gaza Qatar Mohammed Al-Emadi mengungkapkan, negaranya sebenarnya telah menyerahkan dana sebesar 15 juta dolar AS untuk menggaji pegawai negeri di Gaza. Namun, dana tersebut ditahan Israel.
"Karena kekerasan di perbatasan (Gaza-Israel), Pemerintah Israel menunda (penyaluran dana) itu. Kesepakatan itu tunduk pada tidak ada terlalu banyak kekerasan, jadi Jumat lalu mereka (Israel) menyetujui untuk melakukan tahap ketiga," kata Al-Emadi pada Ahad (20/1).
Menurutnya, dana tersebut akan tiba pada Rabu (23/1). Dia mengatakan pembayaran upah pegawai negeri di Gaza tidak akan secara fisik dilakukan olehnya seperti sebelumnya.
Ia mengatakan sistem dan mekanisme pembayaran baru telah diatur. Namun Al-Emadi menolak memperinci proses tersebut.
Selain pembayaran upah pegawai negeri, Qatar hendak mendorong proyek listrik senilai 80 juta dolar AS di Gaza. Doha akan membeli pasokan listrik dari Israel dalam jumlah besar dan mendistribusikannya ke seluruh Gaza sambil mengumpulkan pembayaran dari warga Palestina sebagai imbalannya.
"Kami akan mendanai proyek ini, tapi saya ingin memastikan saya memiliki kendali atas listrik sehingga saya dapat memperoleh kembali uang saya," ujar Al-Emadi. Bila proyek itu terlaksana, Qatar akan membangun gardu listrik dan jaringannya guna mengakhiri kebutuhan bahan bakar yang mahal.
Menurut Al-Emadi, negaranya memang berusaha menemukan solusi untuk menghentikan krisis kemanusiaan di Gaza. "Kita perlu menemukan solusi untuk 2 juta orang (penduduk Gaza), ini adalah tujuan dan sasaran kita. Bukan hanya memberikan uang karena Israel ingin bergeming dan Hamas menginginkan uang," ucapnya.
Pada November tahun lalu, Qatar telah memulai program enam bulan untuk mendanai upah pegawai negeri sipil dan pengiriman bahan bakar ke Gaza. Dana yang disiapkan untuk program tersebut mencapai 150 juta dolar AS.
Keputusan Qatar menyalurkan bantuan dana ke Gaza sempat memicu perseteruan politik di internal Israel dan Otoritas Palestina. Mantan menteri pertahanan Israel Avigdor Lieberman memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya tahun lalu setelah Pemerintah Israel mengizinkan Qatar mendistribusikan dananya ke Gaza.
Menurut Lieberman dana tersebut rawan disalahgunakan oleh kelompok-kelompok bersenjata di Gaza. Sementara, Otoritas Palestina keberatan dengan bantuan Doha terhadap Gaza. Hal itu dilatari konflik antara Hamas dan Fatah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
