REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT — Aplikasi telepon pintar di Arab Saudi, Absher mendapat sorotan senator Amerika Serikat dan kelompok hak asasi. Mereka mendesak penyedia layanan Apple dan Google menghapus Absher dari platformnya.
Aktivis hak asasi menuding raksasa teknologi itu memfasilitasi diskriminasi gender di wilayah Kerajaan Arab Saudi (KSA).
Aplikasi Absher memungkinkan seorang pria melacak dan membatasi pergerakan wanita di Kerajaan Arab Saudi.
“Undang-undang perwalian Saudi, memberi perempuan status hukum yang mirip dengan status anak di bawah umur di banyak bidang kehidupan mereka. Setiap wanita Saudi, berapa pun usianya, memiliki wali laki-laki, biasanya ayah atau suaminya,” kata senator Demokrat dari Oregon, Ron Wyden seperti dilansir di The New York Times, beberapa waktu lalu.
Bahkan, terkadang seorang perempuan Saudi membutuhkan izin saudara laki-laki untuk mendapatkan paspor, melakukan prosedur medis, atau menikah.
Aplikasi Absher diluncurkan pada 2015 oleh pemerintah Saudi. Aplikasi itu memungkinkan pria memantau perempuan di bawah perwaliannya dengan memberikan atau mencabut hak mereka melakukan perjalanan melalui bandara, serta melacak dengan kartu identitas atau paspor nasional. Bahkan, para pria dapat mengaktifkan notifikasi bahwa perempuan di bawah perwaliannya melakukan aktivitas di bandara.
Wyden menyebut Absher membuat Google Play Store dan App Store Apple terlibat dalam penindasan terhadap wanita Saudi.
“Ini bukan berita bahwa monarki Saudi berupaya membatasi dan menindas wanita Saudi, tetapi perusahaan-perusahaan Amerika tidak boleh mengaktifkan atau memfasilitasi patriarki pemerintah Saudi,” ujar dia.
Dalam surat yang ditujukan pada CEO Apple Inc. Tim Cook dan CEO Google Sundar Pichai, Wyden mengutarakan bahwa raksasa teknologi itu membuat pria Saudi lebih mudah mengontrol anggota keluarga dan membatasi pergerakan melalui telepon genggam.
Perwakilan Apple dan pemerintah Saudi tidak segera menanggapi permintaan Wyden.
Seorang juru bicara Google mengkonfirmasi bahwa perusahaan sedang menilai aplikasi tersebut ihwal apakah itu sesuai dengan kebijakannya.
Arab Saudi memiliki lingkungan yang ketat di dunia terhadap wanita. Kendati, penguasa de facto negara itu, Pangeran Mahkota Saudi Mohammed bin Salman sudah mendorong kelonggaran sejumlah regulasi.
Kerajaan telah melonggarkan pembatasan pakaian wanita, memperluas berbagai bidang keahlian bagi perempuan, dan mulai menawarkan kelas pendidikan jasmani untuk anak perempuan di sekolah-sekolah pemerintah. Tahun lalu, Arab Saudi mencabut larangan mengemudi bagi wanita.
Kendati demikian, para kritikus tetap menganggap perempuan Saudi tidak dapat mencapai kesetaraan selama KSA mempertahankan hukum perwaliannya.
Para pejabat Saudi berpendapat, pembatasan semacam itu berakar dalam budaya dan didukung oleh banyak orang.
Ketika ditanya tentang masalah ini dalam sebuah wawancara tahun lalu, Pangeran Mohammed mengatakan Arab Saudi harus mencari cara untuk mengatasi masalah itu dengan tidak merusak budaya.
Aplikasi Absher yang dapat digunakan oleh warga negara Saudi dan penduduk KSA, adalah portal daring di mana pria dan wanita dapat mengakses berbagai layanan pemerintah, mulai dari membayar tiket lalu lintas hingga mengajukan kartu identitas baru. Kontrol terhadap wanita hanyalah salah satu fungsinya.
Penindasan terhadap perempuan Saudi menjadi berita utama bulan lalu ketika seorang warga Saudi berusia 18 tahun, Rahaf Alqunun mengunci diri di sebuah kamar hotel di Bandara Bangkok.
Dia menolak dipulangkan pada keluarganya. Kemudian, Dia mendapat suaka di Kanada. Wanita Saudi lainnya yang melarikan diri dari KSA ke Australia, bersaksi telah menggunakan telepon genggam ayahnya untuk mengakses Absher dan mengizinkan dirinya bepergian.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch telah lama mengkampanyekan agar undang-undang perwalian dicabut. Namun, penargetan Absher dan ketersediaannya pada platform teknologi Barat adalah hal baru.
Seorang sarjana Saudi dan aktivis yang berbasis di Amerika Serikat, Hala Aldosary meyakini penghapusan aplikasi oleh Apple dan Google, dapat mengirim pesan penting kepada para pemimpin, seperti Pangeran Mohammed.
“Jika perusahaan teknologi akan mengatakan, 'Anda menindas,' itu akan sangat berarti,” ujar Aldosary.
Namun, dia memahami bahwa menghapus aplikasi tidak semata-mata menghilangkan hukum perwalian di negara itu. “Aplikasi ini merupakan sarana untuk mencapai tujuan, tetapi itu bukan tujuan,” kata dia.
Ketika ditanya tentang Absher dalam wawancara dengan Radio Publik Nasional, Tim Cook mengaku belum pernah mendengar keluhan itu.
“Tapi jelas kita akan memeriksanya jika itu masalahnya,” ujar dia.
Namun, kedua perusahaan telah merespons kampanye serupa untuk menghapus aplikasi.
Pada Desember, Apple menghapus aplikasi keagamaan dari toko daringnya yang menggambarkan gay sebagai "penyakit" dan "dosa" setelah kelompok hak-hak gay berkampanye menentangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
