Senin 29 Jul 2013 15:07 WIB

Pendukung Ikhwanul Muslimin Ditembaki Militer Mesir, Ini Reaksi AS

Secretary of State John Kerry
Foto: jakarta.usembassy.gov
Secretary of State John Kerry

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry pada Sabtu menyatakan "keprihatinan mendalam" atas "pertumpahan darah dan kekerasan" di Mesir, yang menewaskan dan melukai puluhan orang.

Ia juga mengatakan bahwa negara itu menghadapi "saat penting".

Kerry, dalam pernyataan setelah pembicaraan telepon dengan pejabat Mesir dan Uni Eropa, juga mendesak dilakukan "penyelidikan mandiri dan tidak memihak" terhadap peristiwa 24 jam terkini.

Ia mendesak semua pemimpin Mesir bertindak "membantu negara mereka menjauh dari kehancuran".

Setidak-tidaknya, 65 orang tewas dalam bentrokan di Kairo pada Sabtu pagi, kata Kementerian Kesehatan Mesir, setelah kerusuhan meletus dalam aksi unjuk rasa pendukung Presiden yang digulingkan Muhammad Mursi.

Kementerian itu mengatakan sembilan orang tewas dalam kekerasan di kota kedua Mesir, Alexandria, yang menjadikan jumlah korban total dalam kerusuhan dua hari terakhir menjadi 74 orang.

"Ini adalah momen penting bagi Mesir," kata Kerry.

"Lebih dari dua tahun yang lalu, revolusi dimulai. Putusan akhir belum diambil, tetapi akan selamanya dipengaruhi oleh apa yang terjadi sekarang. "

Kerry juga mengatakan bahwa, pada saat-saat sekarang yang sangat rentan, pemerintah Mesir memiliki "kewajiban moral dan hukum untuk menghormati hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi. "

"Kekerasan tidak hanya akan makin memundurkan proses rekonsiliasi dan demokratisasi di Mesir, tetapi akan berdampak negatif terhadap stabilitas regional," katanya.

"Pada titik kritis ini, penting bagi pasukan keamanan dan pemerintahan sementara menghormati hak untuk melakukan aksi protes damai, termasuk demonstrasi."

Kerry mengatakan ia menyampaikan keprihatinannya melalui telepon kepada Wakil persiden pemerintahan sementara Presiden Mohamed ElBaradei, Menteri Luar Negeri pemerintahan sementara Nabil Fahmy, dan Perwakilan Tinggi Uni Eropa Catherine Ashton.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement