REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Senin (2/11) mendesak faksi-faksi yang bertikai di Libya untuk menyepakati pembentukan pemerintah bersatu.

‘’Setelah berkonsultasi dengan kedua belah pihak, usulan dewan presiden akan ditambah enam sampai sembilan anggota, termasuk perdana menteri, lima wakil perdana menteri, dan tiga menteri senior,’’ kata PBB seperti dikutip laman Al Arabiya, Selasa (3/11).

Anggota parlemen dari dua kubu Libya dijadwalkan bertemu secara terpisah untuk membahas usulan PBB tersebut pada Selasa (3/11). Proposal PBB ditujukan untuk pembentukan pemerintah nasional, termasuk anggota dari kedua faksi. Proposal juga mengatur proporsi pembagian daerah Libya secara adil.

Namun, kelompok garis keras telah menolak kesepakatan tersebut. Pemerintah Barat melihat kesepakatan PBB sebagai pilihan terbaik untuk menangani krisis Libya yang membuat kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) bisa berkembang untuk mendapatkan daerah kekuasaan.

Uni Eropa mengatakan, pemerintah persatuan akan membawa bantuan keuangan dan dukungan pelatihan lebih banyak untuk membangun kembali tentara nasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika