REPUBLIKA.CO.ID, ALGIERS -- Penandatangan kesepakatan Libya yang digawangi PBB ditunda hingga Kamis (17/12). Juru bicara PBB mengatakan kesepakatan antara faksi-faksi di Libya terkendala karena masalah logistik.
Delegasi dari dua pemerintah rival Libya dijadwalkan menandatangani kesepakatan pada hari ini. Kesepakatan tersebut terkait pembentukan persatuan pemerintah dan gencatan senjata.
Meski demikian, pihak oponen menolak kesepakatan. Masih tidak jelas hingga saat ini bagaimana dukungan terhadap kesepakatan yang akan diimplementasikan di lapangan.
Pemerintah rival ini baru bertemu untuk pertama kalinya pada, Rabu (16/12). Sulit untuk menemukan kata sepakat antara kedua pihak sehingga mengancam terbentuknya pemerintahan baru.
PBB mendesak kedua pihak untuk menghentikan perang sipil berusia empat tahun dengan melakukan negosiasi. Kunci kesepakatan adalah Kongres Nasional Umum (GNC) yang menjadi otoritas legislatif Libya pada 2012 dan DPR yang baru berkuasa sejak 2014.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
