REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan mengatakan Eropa harus melihat catatannya tentang pendatang sebelum mengajari Turki tenang yang harus dilakukan dan menuduh Eropa menari di ladang ranjau dengan mendukung kelompok teroris.
Dalam pernyataan keras itu, yang dibuat saat Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu bertemu dengan pemimpin Uni Eropa di Brussels, Erdogan juga mengatakan Turki hanya akan mendengarkan kecaman luar pada catatan pelanggaran hak asasi ketika itu beralasan.
"Pada saat Turki menampung tiga juta (pendatang), mereka yang tidak dapat menemukan tempat untuk segelintir pengungsi, yang berada di tengah Eropa, untuk menahan orang tak bersalah ini dalam keadaan memalukan, harus terlebih dahulu melihat diri sendiri," kata Erdogan dalam pidato yang disiarkan di televisi, Jumat (18/3).
Erdogan menuduh beberapa negara secara langsung atau tidak mendukung terorisme, yang jelas mengacu pada kelompok milisi Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang melakukan pemberontakan tiga dasawarsa di Turki tenggara.
Cabang PKK mengaku bertanggung jawab atas dua pengeboman bunuh diri, yang menewaskan 66 orang di Ankara pada bulan lalu. Pemimpin Eropa telah menyatakan keprihatinan tentang hilangnya nyawa warga di wilayah tenggara di tengah operasi militer Turki untuk membasmi PKK, mendesak untuk menggunakan kekuatan sebanding.
"Perjuangan kami melawan terorisme terukur dan sah... Setiap organisasi teroris yang aktif di wilayah kami dan di Turki telah bersatu melawan Turki. Banyak negara, terutama negara-negara Barat, masih belum bisa menampilkan sikap tegas melawan kelompok-kelompok ini," katanya.
Erdogan mengeluhkan pemerintah Belgia, yang membiarkan tenda pembela PKK ditempatkan di luar tempat konferensi tingkat tinggi di Brussels, meskipun dia mengatakan bendera dan poster kemudian diturunkan.
Pemimpin Uni Eropa berusaha meyakinkan perdana menteri Turki untuk membantu mengakhiri krisis migrasi Eropa dengan imbalan keuangan dan pengakuan politik, tapi mereka tetap yakin jika konferensi tingkat tinggi di Brussels pada Jumat dapat mencapai kesepakatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
