REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT-- AS meminta Lebanon menghentikan pendanaan bagi Hizbullah yang didukung Iran. Pernyataan ini disampaikan pejabat AS dua pekan setelah Washington memulai sebuah upaya baru mencegat jalur pendanaan global buat kelompok militan tersebut.
Dalam kunjungan dua hari ke Lebanon, pejabat AS untuk penanganan teroris, Marshall Billingslea mendesak Lebanon mengambil segala tindakan agar menjamin Hizbullah bukan bagian dari sektor keuangan negara itu.
Billingslea juga menekankan pentingnya melawan aktivitas Iran di Lebanon. Hizbullah yang didukung Iran diklasifikasikan sebagai kelompok teroris oleh Washington. Kendati begitu Hizbullah masih berada di pemerintahan persatuan nasional Lebanon.
Pejabat AS mengatakan Hizbullah didanai bukan hanya oleh Iran tapi oleh jaringan global baik perorangan, bisnis dan operasi pencucian uang.
Undang-Undang Pencegahan Pembiayaan Internasional Hizbullah AS pada 2015 dan 2017 bertujuan untuk memutuskan rute pendanaan kelompok tersebut. Sejumlah orang yang terkait dengan Hizbullah juga masuk dalam daftar sanksi.
Otoritas perbankan dan politik Lebanon melobi Washington untuk memastikan tindakan anti-Hizbullah tak menghancurkan sistem perbankan yang mendasari ekonomi negara tersebut.
Dalam pertemuannya dengan Presiden Michel Aoun, Perdana Menteri Saad al-Hariri dan tokoh perbankan dan politik lainnya, Billingslea mengatakan pemerintah AS berkomitmen untuk bekerja sama dengan Lebanon dalam melindungi sistem keuangannya dan mendukung terciptanya Lebanon yang kuat, stabil, dan sejahtera.
Pemimpin Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah pekan lalu membantah terlibat dalam perdagangan narkoba. Hizbullah, kata ia, memiliki sikap agama dan moral yang sangat jelas yang melarang perdagangan obat-obatan terlarang dan narkoba.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
