REPUBLIKA.CO.ID, ERBIL -- Militer dan pasukan keamanan Irak telah menghilangkan puluhan orang sejak 2014. Kebanyakan yang mereka hilangkan berasal dari etnis Arab beragama Islam Sunni. Dalam laporan Human Rights Watch (HRW) sejak 2014 ketika Irak melancarkan operasi anti-ISIS ada sekitar 78 kasus orang dipaksa hilang antara April 2014 sampai Oktober 2017.
"Seluruh keluarga di Irak yang ayah, suami, dan putra mereka hilang setelah ditahan oleh pasukan Irak, telah putus asa untuk menemukan orang-orang yang mereka cintai," kata Direktur HRW Timur Tengah Lama Fakih, seperti dilansir dari situs resmi HRW, Kamis (27/9).
Penghilangan paksa yang didokumentasikan oleh HRW menjadi pola yang terus berkelanjutan di Irak. Pemerintah Irak gagal memenuhi permintaan para keluarga dan HRW untuk memberikan informasi tentang mereka yang hilang setelah ditahan.
"Meskipun sudah mencari bertahun-tahun dan bertanya pada pemerintah Irak, pemerintah tidak memberikan jawaban di mana mereka berada atau apakah mereka masih hidup atau tidak," tambah Fakih.
Komisi Internasional untuk Orang Hilang yang berkerja sama dengan pemerintah Irak untuk mengidentifikasi mereka yang hilang memperkirakan ada 250 ribu sampai 1 juta orang yang hilang di Irak. Komisi Internasional dari Palang Merah mempredikisi Irak menjadi negara yang paling banyak orang hilang di dunia.
HRW menarik lagi penelitian tentang penghilangan paksa sejak 2014. Mereka mewawancara lagi keluarga, pengacara dan komunitas yang merepresentasikan 78 orang hilang pada awal 2016 sampai Maret 2018. Termasuk tiga orang yang sempat dinyatakan hilang tapi sudah dibebaskan.
Penelitian tersebut memeriksa dokumen pengadilan dan pemerintah tentang kasus orang-orang hilang. Dalam definisi hukum internasional penghilangan paksa dianggap sebagai penahanan yang dilakukan pemerintah atau agen pemerintah atau pihak berwenang tanpa memberikan informasi yang jelas kepada keluarga atau pengacara orang yang ditahan.
Penghilangan paksa dilakukan oleh berbagai entitas militer. Tapi yang paling banyak yakni 36 kasus dilakukan oleh Pasukan Mobilisasi Populer (PMF) unit paramiliter yang berada dibawah langsung perintah Perdana Menteri. Salah seorang saksi mata mengatakan sekitar 28 orang dibawah oleh Brigade Hizbullah tersebut.
Seorang istri dan ibu Hardan, menyatakan suaminya diculik pada 2014. Departemen Pertahanan, tempat dia bekerja hanya membayar setengah gajinya karena ia tidak bisa mengeluarkan sertifikat kematian atau bukti penahanan. Ia kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membesarkan anak-anaknya.
"Hidup tanpa ayah tidak ada artinya, anak-anak akan memberontak dan akan sulit membesarkan mereka, apa salah anak-anak ini hingga harus menanggung ayah mereka diambil dari mereka selama empat tahun ini?" kata perempuan berusia 42 tahun itu.
HRW sempat mengirim daftar pertanyaan, nama orang yang hilang, perkiraan kapan dan di mana mereka menghilang ke penasihat bidang hak asasi manusia Perdana Menteri di Baghdad dan Pemerintahan Wilayah Kurdistan. Pada 18 September Pemerintahan Wilayah Kurdistan memberikan informasi tentang jumlah orang yang ditangkap karena berafiliasi dengan ISIS dan prosedur penangkapannya.
Sementara otoritas Baghdad sama sekali tidak menanggapi daftar pernyataan tersebut. Mayoritas 78 kasus yang berhasil didokumentasikan HRW berakhir pada Oktober 2017. Tapi penghilangan paksa masih terus berlangsung di penjuru Irak.
Tiga orang yang sudah dibebaskan mengatakan mereka ditahan oleh PMF atau Badan Pertahanan Nasional Irak. Mereka mengaku mereka dipukuli dan disiksa selama ditahan.
Sebanyak 34 orang yang hilang ditahan di pos-pos pemeriksaan dalam prosedur anti-ISIS. Sementara 37 orang lagi ditahan di rumah mereka. Pasukan militer atau keamanan Irak tidak pernah memberikan alasan kepada keluarga mengapa anggota mereka ditahan.
Baca: Kematian Warga Sipil Yaman Melonjak Drastis
Ikuti Whatsapp Channel Republika
