REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Pemerintahan baru Lebanon pada Selasa (5/2) mengatakan pihaknya akan tetap pada kebijakan saat ini untuk tidak terlibat dalam konflik kawasan, seperti Suriah.
Lebanon menetapkan prinsip pemisahan pada 2012 untuk menjaga negara yang terpecah itu berada di luar perseteruan kawasan yang kompleks. Hal itu seperti perang berkepanjangan di negara tetangganya, Suriah.
Amerika Serikat (AS) telah meminta Lebanon untuk menetapkan kebijakan itu setelah kelompok Hizbullah, yang didukung Iran, meraih lebih banyak pengaruh dengan tambahan kursi di kabinet. Meskipun telah menerapkan kebijakan untuk memisahkan diri, kelompok bersenjata Hizbullah telah bertahun-tahun berperang di Yaman untuk mendukung Presiden Bashar al Assad.
"Kami sebagai sebuah negara berkomitmen untuk tidak ikut campur dalam berbagai peristiwa di kawasan," kata Menteri Informasi Lebanon Jamal al Jarrah setelah menggelar pertemuan dengan komisi yang mengajukan rancangan kebijakan itu.
Peran besar Hizbullah dengan tiga dari 30 kursi di kabinet, mencerminkan besarnya pengaruh yang diperoleh kelompok itu dari keterlibatan mereka di Suriah, serta dukungan dari aliansi-aliansi mereka dalam pemilihan legislatif pada Mei lalu. Partai-partai yang bersaing di Lebanon menyepakati pemerintah persatuan baru setelah hampir sembilan bulan berseteru pascapemilu legislatif.
Jarrah mengatakan komisi kebijakan telah menyelesaikan tugasnya dan dokumen tersebut akan setujui oleh kabinet pada Rabu, sebelum diajukan ke parlemen. Komisi itu juga merekomendasikan kebijakan mengenai pengungsi Suriah di Lebanon serta reformasi ekonomi.
Pemerintah AS telah meminta pemerintah baru Lebanon untuk menjamin bahwa sumber daya mereka tidak akan digunakan untuk membantu Hizbullah, gerakan yang AS anggap sebagai organisasi teroris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
