Friday, 22 Zulhijjah 1440 / 23 August 2019

Friday, 22 Zulhijjah 1440 / 23 August 2019

Karier Politik Mursi Hingga Kematian di Persidangan

Selasa 18 Jun 2019 13:14 WIB

Rep: Puti Almas/ Red: Nur Aini

Mantan presiden Mesir Muhammad Mursi.

Mantan presiden Mesir Muhammad Mursi.

Foto: AP Photo
Mursi dikenal sebagai seorang mantan pemimpin Ikhwanul Muslimin.

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO — Muhammad Mursi, seorang mantan presiden Mesir yang terpilih secara demokratis untuk pertama kalinya di negara itu pada 2012 lalu telah menghembuskan napas terakhirnya pada Senin (17/6). Ia dinyatakan meninggal dunia setelah sempat pingsan akibat serangan jantung saat menjalani persidangan di hari yang sama, tepatnya pukul 16.50 waktu setempat. 

Banyak yang mempertanyakan kematian Mursi, hingga mengulas mengenai kondisi tragis pria berusia 67 tahun itu menjelang ajalnya menjemput. Ia yang telah meninggalkan jejak sejarah di Mesir karena terpilih dalam pemilihan umum Juni 2012 dan menjadi satu-satunya presiden yang berasal dari kalangan sipil di Negeri Piramid tersebut diduga mengalami penyiksaan selama berada dalam tahanan. 

Baca Juga

Amnesty Internasional menjadi salah satu kelompok hak asasi yang mendesak penyelidikan atas kematian Mursi. Hal itu termasuk juga mengenai perawatan kesehatan yang diterima olehnya, menyusul sejumlah laporan bahwa ia tak mendapatkan perawatan medis yang memadai khususnya untuk penyakit diatabete serta hati. 

Kematian Mursi kemungkinan besar akan memberi tekanan internasional terhadap Pemerintah Mesir atas masalah hak asasi manusia lebih lanjut. Sebelumnya, negara itu telah disorot atas masalah HAM, secara khusus terkait kondisi di penjara, di mana ribuan aktivis Islam dan aktivis sekuler ditahan.

Mursi selama ini dikenal sebagai seorang mantan pemimpin Ikhwanul Muslimin. Pasca-Musim Semi Arab 2011, Mesir menjadi negara yang menyelenggarakan pemilihan umum, menyusul digulingkannya mantan presiden Hosni Mubarak yang telah memerintah negara itu selama 29 tahun dan dikenal sebagai diktator. 

Pada awal karier politiknya, Mursi menjabat sebagai anggota parlemen Mesir mewakili Zagazig pada 2000 hingga 2005. Ia juga dikenal sebagai pendiri Partai Kebebasan dan Keadilan pada 2011 setelah penggulingan Mubarak.  

Pada Juni 2012, Mursi secara resmi terpilih dalam pemilihan umum Mesir dengan memenangkan suara rakyat sebanyak 51,7 persen. Ia mengalahkan kandidat lainnya, yaitu Ahmed Shafik, seorang mantan perdana menteri di masa kepemimpinan Mubarak yang hanya mendapatkan 48,3 persen. 

Di awal kemenangannya, pria kelahiran Al-Sharqia, utara Mesir tersebut telah menjanjikan agenda Islamis moderat untuk membawa negara yang dipimpinnya saat itu menuju era demokrasi baru. Ia berjanji akan mengembalikan kejayaan Mesir dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. 

Namun, impian Mesir memiliki seorang pemimpin yang demokratis saat itu sirna. Pada kenyataannya, Mursi dikenal sebagai presiden yang otoriter. Sejumlah langkah dan kebijakan yang ia terapkan untuk negara itu dinilai penuh kesewenang-wenangan. 

Mursi disebut telah memaksakan nilai-nilai konservatif Islam dari Ikhwanul Muslimin. Ia juga tak dapat mengelola perekonomian Mesir dengan baik. Tak hanya itu, ia mengambil alih kewenangan legislatif dengan menunjuk sendiri wakil presidennya sat itu, Mahmud Mekki. 

Mursi juga memberhentikan Abdel Meguid Mahmoud sebagai jaksa agung Mesir saat itu. Dengan demikian, ia berada di luar kendali pengadilan, semakin memberi kekhawatiran pemerintahannya dapat bertindak lebih jauh dan sewenang-wenang. 

Sejak itu, kepemimpinan Mursi telah mendapatkan penentangan. Aksi protes besar-besaran terjadi, hingga gelombang unjuk rasa yang semakin meluas pada Januari 2013. 

Hanya beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 30 Juni 2013, demonstrasi besar-besaran berlangsung di hampir seluruh penjuru wilayah di Mesir. Massa aksi protes terus menuntut agar Mursi mundur. Bersamaan dengan itu, para pendukungnya yang kebanyakan berasal dari Ikhwanul Muslimin mengadakan aksi tandingan di Ibu Kota Kairo. 

Pada 1 Juli 2013, Angkatan Bersenjata Mesir menerbitkan ultimatum 48 jam agar pemerintah memenuhi tuntutan rakyat Mesir. Militer juga mengancam akan melakukan intervensi bila perselisihan tidak terselesaikan. 

Saat itu, terdapat empat menteri yang mengundurkan diri yaitu Menteri Pariwisata Hisham Zazou, Menteri Komunikasi dan IT Atef Helmi, Menteri Negara Urusan Hukum dan Parlemen Hatem Bagato dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Khaled Abdel Aal. Hal itu membuat pemerintahan Mesir tersisa hanya dengan anggota dari Ikhwanul Muslimin. 

Namun, Morsi menolak ultimatum 48 jam tersebut pada 2 Juli 2013. Ia mengatakan akan menjalankan rencana untuk rekonsiliasi nasional, untuk menyelesaikan krisis politik. 

Hingga pada 3 Juli, panglima militer Abdel Fattah al-Sisi yang saat ini menjadi Presiden Mesir mengumumkan penggulingan Mursi. Pasca-penggulingan tersebut, Mursi harus mendekam di penjara. 

Hingga 19 November 2014, satu tahun setelah mendekam di balik jeruji besi, Mursi mendapat ancaman hukuman mai karena didakwa melakukan spionase terhadap Qatar. Ia diyakini bersama dengan 35 anggota Ikhwanul Muslimin membocorkan dokumen keamanan negara ke badan-badan intelijen asing. Selain itu, ia juga dituding bekerja sama dengan Hamas.

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA