REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Yordania, Mesir, dan Maroko disebut akan mengirim utusan ke konferensi ekonomi bertajuk 'Peace for Prosperity' yang hendak digelar Amerika Serikat (AS) di Bahrain pada 25-26 Juni mendatang. Washington dilaporkan akan merilis bagian pertama dari rencana perdamian Timur Tengahnya, termasuk untuk konflik Israel-Palestina, pada acara tersebut.

“Maroko, Yordania, dan Mesir telah memberitahu kami bahwa mereka akan hadir,” kata seorang pejabat senior AS yang enggan dipublikasikan identitasnya, dikutip laman the Times of Israel, Selasa (11/6).

Situs berita yang berbasis di Amman, Ammon News, telah melaporkan bahwa Raja Yordania Abdullah II mengatakan negaranya memang harus hadir dalam konferensi ekonomi AS di Bahrain. “Yang Mulia merujuk pada perlunya Yordania hadir di konferensi internasional tentang masalah Palestina, apakah itu konferensi Bahrain atau tempat lain, sehingga kita dapat mendengarkan serta tetap mengetahui apa yang sedang terjadi,” kata Ammon News dalam laporannya.

Menurut Ammon News, komentar itu dibuat Raja Abdullah saat bertemu dengan mantan menteri dan tokoh-tokoh media serta politik. Sementara itu Mesir dan Maroko belum memberi keterangan resmi tentang rencana kehadirannya dalam konferensi ekonomi di Bahrain.

Selain tokoh politik sejumlah negara, termasuk anggota G7, konferensi ekonomi di Bahrain juga akan turut dihadiri perwakilan bisnis dari Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Pada kesempatan itu, AS dilaporkan akan mendorong mereka menyalurkan investasi berskala besar ke Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Hal itu disebut menjadi bagian dari rencana perdamaian AS untuk Israel-Palestina. AS berupaya 'menjinakkan' tuntutan politik Palestina dengan solusi ekonomi.

Otoritas Palestina sendiri telah menyatakan tak akan megirim utusan ke konferensi tersebut. Ia mengaku tak pernah diajak berunding dan berkonsultasi oleh AS atau negara-negara Timur Tengah lainnya perihal perhelatan acara itu.

Palestina hanya menegaskan bahwa ia akan menolak setiap solusi yang tak menyertakan tuntutan politiknya, yakni pembentukan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Tuntutan tersebut tak dapat ditawar melalui solusi ekonomi yang direncanakan AS. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika