REPUBLIKA.CO.ID, Myanmar telah membentuk sebuah komisi baru untuk menginvestigasi bentrokan antar golongan di negara bagian Rakhine, menyusul sorotan tajam terhadap penanganannya atas insiden tersebut.
Pihak berwenang Myanmar dihujani kritikan tajam dari kelompok-kelompok HAM setelah kerusuhan berdarah antara etnik Rahine yang Budhist dan Rohingya yang Muslim di negara bagian Rakhine.
Komisi yang beranggotakan 27 orang itu, yang terdiri dari tokoh-tokoh agama, seniman dan mantan pembangkang, akan "mengungkap penyebab sesungguhnya dari insiden itu" dan menyarankan cara untuk meredakan ketegangan yang sudah lama ada antara Rohingya yang Muslim dan umat Budhist di Rakhine, kata koran New Light of Myanmar.
Pada Juni, pemerintah membentuk sebuah komisi untuk menginvestigasi kekerasan antar golongan itu. Namun temuannya, yang semula diharapkan sebelum akhir bulan itu, tidak pernah dirilis Presiden Thein Sein.
Menurut angka resmi, sekitar 80 orang tewas dalam kekerasan itu, tapi kelompok-kelompok HAM mengatakan, angka kematian mungkin jauh lebih tinggi - terutama di pihak Rohingya.
Komisi tadi diperkirakan akan memanggil saksi-saksi dan diberi akses ke daerah-daerah yang dilanda kekerasan, dimana desa-desa dibakar, menyebabkan sekitar 70 ribu orang - dari kedua komunitas - mengungsi ke kamp-kamp penampungan yang dikelola pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
