REPUBLIKA.CO.ID,TEPI BARAT - Pemerintah Otonomi Palestina, Senin (9/5), mengatakan bahwa pemerintah tak bisa membayar gaji bulan Mei untuk pertama kali sejak 2007. Hal ini akibat keputusan Israel untuk menghentikan penyerahan dana yang dikumpulkannya atas nama Pemerintah Otonomi Palestina.

Perdana Menteri Salam Fayyad mengatakan keputusan Israel --tindakan yang dipicu oleh ketakutan Israel sehubungan dengan kesepakatan persatuan Palestina yang meliputi HAMAS-- telah membuat pemerintah yang berpusat di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, itu berada dalam posisi keuangan yang sangat sulit.

Fayyad mengatakan Pemerintah Otonomi telah membayar gaji untuk 150.000 pegawainya tepat waktu pada tanggal 5 setiap bulan sejak pertengahan 2007. "Kami sekarang memasuki tanggal 9 dan kami belum bisa memenuhi kewajiban ini," katanya.

Pemerintah Israel, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, memutuskan pada 1 Mei untuk menghentikan penyerahan tersebut. Penyerahan tersebut merupakan 70 persen penghasilan Pemerintah Otonomi. Pemerintah Yahudi takut uang itu akan mengalir kepada HAMAS, kelompok yang memusuhi Israel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika