REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Utusan senior Pakistan di Turki pada Senin (4/3) mengatakan, nasib Jammu dan Kashmir harus ditentukan oleh rakyat di wilayah sengketa itu sendiri.
Hal itu diungkapkan Muhammad Syrus Sajjad Qazi ketika berbicara dalam satu konferensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemikiran Strategis yang berpusat di Ibu Kota Turki, Ankara. Qazi juga mengomentari sumbangan Pakistan bagi kestabilan dan perdamaian regional dan perkembangan baru-baru ini di Jammu dan Kashmir.
"Tak ada perdamaian yang langgeng di Asia Selatan tanpa penyelesaian adil sengketa Kashmir dengan dasar resolusi Dewan Keamanan PBB dan keinginan rakyat Kashmir," katanya seperti dilansir Anadolu, Selasa (5/3).
"India dan Pakistan ingin masalah masuknya Jammu dan Kashmir ke dalam India atau Pakistan mesti diputuskan melalui metode demokratis pemungutan suara yang adil dan tidak memihak," ujarnya menambahkan.
Menurut Qazi, penyelesaian sengketa itu sebagaimana dijanjikan oleh Resolusi 47 Dewan Keamanan PBB pada 1948. Resolusi Dewan Keamanan PBB menolak klaim India atas Kashmir dan menetapkan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai prinsip yang mengatur bagi penyelesaian sengketa Kashmir.
Sajjad Qazi menyayangkan upaya Pakistan untuk mewujudkan perdamaian dan kestabilan di Asia Selatan diremehkan. Ia menekankan dukungan Pakistan yang terus-menerus bagi perdamaian dan dialog kendati retorika perang kerap dilontarkan oleh India.
Hubungan antara kedua negara tetangga pemilik senjata nuklir tersebut bertambah keruh ketika pesawat tempur dari kedua pihak terlibat perseteruan di udara di sepanjang perbatasan Kashmir. India dan Pakistan saling mengklaim telah menembak-jatuh pesawat masing-masing. Seorang pilot India dilaporkan ditangkap.
Pakistan namun tak mau berlama-lama menahan pilot India Abhinandan Varthaman. Pilot itu sudah diserahkan ke pihak India. AS, Uni Eropa, Turki dan banyak negara lain mendesak kedua negara tersebut agar menyelesaikan silang pendapat mereka melalui pembicaraan.
Kedua negara bertetangga di Asia Selatan itu telah tiga kali terlibat pertempuran --pada 1948, 1965 dan 1971, dua di antaranya mengenai Kashmir-- sejak keduanya berpisah pada 1947.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
