REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan perubahan status Dataran Tingggi Golan akan melanggar keputusan PBB. Kantor berita Rusia, RIA melaporkan hal itu diungkapkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, pada Jumat (22/3).

Zakharova mengomentari pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Presiden AS ke-45 itu mengatakan sudah waktunya mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.

Israel merebut sebagian besar wilayah Golan dari Suriah pada tahap penutupan perang Timur Tengah 1967 lalu mencaploknya pada 1981. Tapi, masyarakat internasional tidak pernah mengakui pencaplokan tersebut.

Resolusi 497 Dewan Keamanan PBB menyatakan keputusan Israel batal secara hukum dan tidak berdampak pada hukum internasional. Tiga tahun lalu, ketika mantan Presiden Barack Obama menjabat, AS memberikan mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB yang menyatakan keprihatinan mendalam atas pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mengatakan negaranya tidak akan pernah melepaskan Golan.

Suriah selalu bersikeras mereka tidak akan menyetujui perjanjian damai dengan Israel kecuali jika Israel menarik diri dari seluruh wilayah  Golan. Perundingan damai pada 2000 yang diperantarai AS berakhir dengan kegagalan. Suriah juga sudah mengutuk pernyataan Trump.

Salah satu sumber dari Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan kata-kata Trump ini menunjukan 'dukungan bias Amerika Serikat' terhadap Israel. "Tidak mengubah realita Golan dari dulu dan akan selalu milik Suriah, Arab," kata sumber itu.

Golan terletak sekitar 60 km sebelah barat daya ibu kota Suriah, Damaskus, dan mencakup sekitar 1.200 km persegi. "Bangsa Suriah lebih bersemangat lagi untuk membebaskan tanah berharga Negeri Suriah dengan segala macam cara," kata sumber dari Kementerian Luar Negeri tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika