REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendesak Amerika Serikat (AS) agar mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari negaranya. Hal itu disampaikan Netanyahu saat Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengunjungi Yerusalem pada Rabu (20/3).
“Sudah tiba waktunya bagi AS untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan,” kata Netanyahu, dikutip laman Anadolu Agency.
Netanyahu mengatakan pekan lalu dia telah menemukan adanya pekerjaan untuk mendirikan pangkalan militer di sepanjang perbatasan Dataran Tinggi Golan. Pembangunan pangkalan militer itu dilakukan oleh kelompok Hizbullah, yang menurut dia, mendapat dukungan dari Iran.
Atas dasar itu pula dia menilai AS harus segera mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel. “Saya pikir untuk alasan ini dan lainnya, inilah saatnya AS mengakui kehadiran Israel di Golan, yang secara resmi menjadi milik Israel,” ujar Netanyahu. Menurut laporan Jerusalem Post, Pompeo tak menanggapi desakan Netanyahu.
Keinginan Netanyahu agar AS segera mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari negaranya muncul setelah Departemen Luar Negeri AS menerbitkan laporan tahunan tentang hak asasi manusia di seluruh dunia pada Rabu pekan lalu. Dalam laporan itu, AS tak lagi menyebut Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah yang diduduki, tapi dikontrol Israel.
Dalam laporan tahun ini, AS juga menahan diri untuk tak melabeli wilayah Palestina dengan kata "diduduki". Kata tersebut hanya muncul dua kali, yakni ketika mengutip organisasi luar, seperti organisasi nirlaba Israel Breaking the Silence dan PBB.
Meskipun terdapat perbedaan dalam pemilihan dan penerapan diksi, terutama terkait Dataran Tinggi Golan, AS membantah jika hal itu merupakan sebuah pengakuan kedaulatan Israel atas wilayah tersebut. "Kebijakan kami tentang Golan tidak berubah," kata seorang juru bicara kedutaan AS di Yerusalem.
Namun digantinya predikat Dataran Tinggi Golan dari wilayah yang diduduki menjadi wilayah yang dikontrol Israel merupakan sebuah kemajuan bagi Tel Aviv. Wakil Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Hotovely memuji laporan Departemen Luar Negeri AS.
"Fakta bahwa definisi 'wilayah yang diduduki' hilang dari dokumen resmi Departemen Luar Negeri (AS) adalah langkah penting bagi hubungan luar negeri Israel dan untuk masa depan permukiman," kata Hotovely.
Israel merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah pascausainya Perang Arab-Israel 1967. Seusai perang itu, Israel mulai menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang direbut dari Yordania serta Jalur Gaza dan Semenanjung Sinai yang sebelumnya dikuasai Mesir.
Komunitas internasional telah menganggap pendudukan Israel atas wilayah-wilayah tersebut ilegal. Departemen Luar Negeri AS, dalam laporannya tahun lalu, masih memperlakukan wilayah-wilayah itu, kecuali Yerusalem, sebagai daerah yang diduduki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
