REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Pemerintah Inggris mengecam rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mencaplok Tepi Barat untuk proyek permukiman. Hal itu dinilai akan semakin menyulitkan realisasi solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

“Inggris mengecam keras promosi Pemerintah Israel pada 5 April atas rencana dan tender untuk permukiman yang lebih banyak di Tepi Barat,” ujar Pelaksana Tugas Menteri Inggris untuk Timur Tengah Mark Field dalam sebuah pernyataan pada Ahad (7/4), dikutip laman Anadolu Agency.

Dia mengungkapkan, pada Desember tahun lalu Israel telah mengumumkan membangun lebih dari 2.000 unit rumah baru di Tepi Barat. Dia mendesak Israel segera menghentikan tindakan kontraproduktif tersebut.

“Permukiman ilegal di bawah hukum internasional dan merusak kelayakan fisik solusi dua negara,” ujar Field.

Netanyahu telah berjanji akan mencaplok Tepi Barat jika terpilih kembali sebagai perdana menteri dalam pemilu Israel yang dijadwalkan digelar pada Selasa (9/4). “Kami akan memastikan kami bertanggung jawab di lapangan dan akan memberlakukan kedaulatan atas permukiman Yudea dan Samaria (Tepi Barat),” katanya dalam sebuah wawancara dengan televisi Israel pada Jumat pekan lalu.

Dalam sebuah wawancara terpisah pada Ahad, Netanyahu mengatakan akan membangun permukiman baru di wilayah Palestina yang diduduki tersebut. “Kami akan terus mengendalikan seluruh wilayah barat sungai (Yordania),” ujar Netanyahu merujuk pada Tepi Barat.

Israel mulai menduduki Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, setelah memenangkan perang melawan negara-negara Arab, yakni Yordania, Suriah, dan Mesir pada 1967. Tepi Barat berhasil direbut Tel Aviv dari kekuasaan Yordania.

Sejak saat itu, Israel mulai meluncurkan proyek pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat. Namun karena hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan, maka segala aktivitas Israel di sana dianggap ilegal.

Kendati demikian, hal itu tak menyurutkan Israel menggencarkan pembangunan permukiman di sana. Saat ini terdapat lebih dari 100 permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Permukiman itu dihuni sekitar 650 ribu warga Yahudi Israel. 

Masifnya pembangunan permukiman ilegal, termasuk di Yerusalem Timur, dinilai menjadi penghambat terbesar untuk mewujudkan solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Sebab Palestina menginginkan Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza menjadi bagian dari negaranya di masa depan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika