REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Pesaing utama Benjamin Netanyahu dalam memperebutkan kursi perdana menteri Israel, Benny Gantz, mengecam kompetitornya karena berjanji akan mencaplok Tepi Barat jika terpilih. Gantz menyebut janji Netanyahu sebagai tawaran tak bertanggung jawab untuk memilih.

Dalam sebuah wawancara dengan situs berita Israel Ynet, Gantz meragukan janji Netanyahu mengingat dia telah menjadi perdana menteri sudah cukup lama. “Mengapa tidak bertanya bagaimana selama 13 tahun Netanyahu bisa saja menganeksasi (Tepi Barat) dan tidak melakukannya?” kata Gantz, dikutip laman Times of Israel.

Oleh sebab itu, Gantz menilai janji Netanyahu hanya main-main dalam rangka menjaring suara dalam pemilu. “Saya pikir bahwa mengeluarkan keputusan strategis dan bersejarah dalam gelembung kampanye pemilu tidak serius dan tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Bertentangan dengan Netanyahu, Gantz menentang gerakan sepihak. “Kami mengatakan kami akan mengusahakan perjanjian perdamaian yang didukung secara regional dan global dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar kami,” ucap Gantz.

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki telah memperingatkan Netanyahu tentang janjinya mencaplok Tepi Barat jika terpilih kembali sebagai perdana menteri. “Jika Netanyahu ingin menyatakan kedaulatan Israel atas Tepi Barat, maka Anda tahu dia harus menghadapi masalah nyata. Keberadaan 4,5 juta warga Palestina, apa yang harus dilakukan dengan mereka?” kata Maliki ketika diwawancara The Associated Press di sela-sela acara Forum Ekonomi Dunia di Yordania pada Ahad (7/4).

Sebelumnya Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat telah melayangkan kecaman terhadap rencana Netanyahu mencaplok Tepi Barat jika kembali terpilih sebagai perdana menteri Israel. Ia mengaku tak terkejut dengan pernyataan tersebut.

“Israel akan terus terang-terangan melanggar hukum internasional selama komunitas internasional akan terus memberikan penghargaan kepada Israel dengan impunitas, khususnya dengan dukungan pemerintahan (Donald) Trump serta dukungan atas pelanggaran Israel terhadap hak nasional dan hak asasi manusia rakyat Palestina,” kata Erekat.

Kecaman juga datang dari Pemerintah Turki. Menteri Luar Negeri Turki Mavelut Cavusoglu mengatakan Tepi Barat merupakan wilayah Palestina yang diduduki Israel. Pendudukan yang telah berlangsung sejak 1967 itu melanggar hukum internasional.

Oleh sebab itu, Cavusoglu mengecam janji Netanyahu yang hendak mencaplok wilayah tersebut guna memenangkan pemilu Israel. “Pernyataan Perdana Menteri Netanyahu yang tidak bertanggung jawab untuk mencari suara sebelum pemilihan Israel tidak dapat dan tidak akan mengubah fakta ini (Tepi Barat sebagai wilayah pendudukan),” ujarnya pada Ahad (7/4).

Ikuti Whatsapp Channel Republika