Ahad 24 Mar 2019 07:07 WIB

Koalisi Arab Saudi Serang Gudang Drone Houthi di Yaman

Pemerintah Yaman telah membuat kesepakatan gencatan senjata dengan Houthi

Rep: Lintar Satria Zulfikar/ Red: Nidia Zuraya
[ilustrasi] Milis Houthi di Sana'a, Yaman.
Foto: EPA/Yahya Arhab
[ilustrasi] Milis Houthi di Sana'a, Yaman.

REPUBLIKA.CO.ID, SANA'A -- Koalisi yang dipimpin Arab Saudi di Yaman serang gudang drone milik pemberontak Houthi. Serangan ini dilaporkan kantor berita Arab Saudi SPA, Ahad (24/3).

SPA melaporkan juru bicara koalisi Arab Saudi Turki al-Malki mengatakan serangan tersebut menargetkan dua gua yang digunakan pemberontak Houthi sebagai gudang drone mereka. Sebelumnya stasin televisi Al-Arabiya melaporkan serangan terjadi di kamp pemberontah Houthi di ibukota Sana'a termasuk Pangkalan Udara Militer Al-Dailami.

Baca Juga

Serangan tersebut bagian dari operasi yang diluncurkan pada bulan Januari lalu. Malki mengatakan operasi itu bertujuan untuk menghancurkan kekuatan drone pemberontak Houthi.

Sampai saat ini belum ada laporan tentang kerusakan dan korban jiwa dalam serangan tersebut. Pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi telah membuat kesepakatan gencatan senjata dengan Houthi.

Dalam perjanjian yang dilakukan di Swedia pada bulan Desember lalu kedua belah pihak juga sepakat untuk menarik pasukan dari kota pelabuh Hodeidah, pintu masuk utama sebagian besar bantuan dan impor Yaman. Perjanjian itu menjadi langkah terobosan untuk mengakhiri perang Yaman yang sudah berlangsung selama empat tahun.

Puluhan ribu orang sudah tewas dalam perang ini. Perang antara pemberontak Houthi yang didukung Iran melawan pemerintah Yaman yang didukung koalisi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Pemberontak Houthi menggulingkan pemerintahan Abd-Rabbu Mansour Hadi di Sana'a pada tahun 2014. Perang ini menjadi proxy war antara Arab Saudi dan Iran di kawasan Timur Tengah.

Pemberontak Houthi yang menguasai Sana'a, kota paling padat di Yaman membantah menjadi boneka Iran. Mereka mengatakan mereka melakukan revolusi untuk menggulingkan pemerintahan yang korup.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement