REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Presiden Iran Hassan Rouhani mengecam keputusan Amerika Serikat (AS) memasukkan Garda Revolusi Iran ke dalam daftar organisasi teroris asing. Menurut dia, AS memang menyimpan dendam terhadap Garda Revolusi, terutama saat revolusi Iran pecah pada 1979.
Rouhani mengatakan, sejak terjadinya revolusi pada 1979, Garda Revolusi telah menjadi pelindung rakyat Iran. Mereka juga telah mengorbankan diri menjaga muruah revolusi. “Tapi hari ini Amerika yang menyimpan dendam terhadap Garda Revolusi, mendaftarhitamkan Garda,” ujarnya saat berpidato melalui televisi pemerintah pada Selasa (9/4).
Dia menilai, AS telah mengambil langkah keliru dengan mencantumkan Garda Revolusi Iran sebagai organisasi teroris asing. “Kesalahan ini akan menyatukan Iran, dan Garda akan tumbuh lebih populer di Iran serta di kawasan. Amerika telah menggunakan teroris sebagai alat di kawasan tersebut, sementara Garda (Revolusi) telah berperang melawan mereka dari Irak ke Suriah,” kata Rouhani.
Kecaman juga disuarakan juru bicara parlemen Iran Ali Larijani. “Keputusan Amerika untuk menyebut Garda (Revolusi) sebagai kelompok teroris adalah puncak kebodohan dan ketidaktahuan kepemimpinan Amerika,” ucapnya.
Sebagai bentuk dukungan segenap anggota parlemen Iran mengenakan seragam Garda Revolusi saat berdinas hari ini. Mereka juga meneriakkan kutukan serta kematian bagi AS.
Pemerintah Arab Saudi menyambut positif keputusan AS memasukkan Garda Revolusi Iran ke dalam daftar organisasi teroris asing. Saudi memang kerap menuduh Iran mengintervensi urusan domestik negara-negara Teluk.
“Keputusan AS menerjemahkan tuntutan Kerajaan (Saudi) yang berulang kali kepada komunitas internasional tentang perlunya menghadapi terorisme yang didukung oleh Iran,” kata kantor berita Saudi, Saudi Press Agency, mengutip sumber di Kementerian Luar Negeri Saudi.
Pada Senin lalu, AS secara resmi menyematkan Garda Revolusi Iran ke dalam daftar organisasi teroris asing. Hal itu semakin memperburuk hubungan antara Washington dan Teheran. Sebab sebelumnya kedua negara juga berselisih perihal kesepakatan nuklir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
