REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Presiden Cina, Xi Jinping mendesak puluhan pemimpin dunia untuk menolak kebijakan ekonomi yang mengetatkan perdagangan antarnegara atau proteksionisme, Sabtu (27/6). Ia mengundang lebih banyak negara untuk berpartisipasi dalam proyek infrastruktur globalnya, Belt and Road Initiative (BRI).
"Kita perlu membangun ekonomi dunia yang terbuka dan menolak proteksionisme," kata Xi, dilansir dari laman Channel News Asia, Sabtu (27/4).
Ia berbicara di depan 37 pemimpin dari Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Mereka termasuk kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin, Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte, dan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan. Xi berupaya meredakan kekhawatiran seputar program BRI.
Adapun Cina telah berperang perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) selama berbulan-bulan. Xi juga berupaya membawa kekuatan dunia baru dengan kerja sama multilateral dan globalisasi.
Sebuah rancangan pengumuman untuk forum berjanji untuk menolak proteksionisme dan unilateralisme yang berkaitan dengan presiden AS, Donald Trump. Sementara para pejabat AS tidak dikirim ke dalam pertemuan tersebut.
Kebijakan luar negeri Xi bertujuan untuk menemukan kembali Jalan Sutra kuno untuk menghubungkan Asia ke Eropa dan Afrika. Hal itu diterapkan melalui investasi besar-besaran dalam proyek-proyek maritim, jalan, dan kereta api, dengan ratusan miliar dolar pembiayaan dari bank-bank Cina.
"Kita perlu mendorong partisipasi penuh lebih banyak negara dan perusahaan, sehingga memperluas kepentingan bersama," ucap Xi.
Akan tetapi para kritikus menyatakan BRI merupakan rencana untuk meningkatkan pengaruh global Beijing. Inisiatif tersebut dinilai lebih menguntungkan perusahaan-perusahaan Cina, dan membebani negara-negara dengan utang serta kerusakan lingkungan.
AS, India, dan beberapa negara Eropa telah menaruh kecurigaan pada proyek tersebut. Sejauh ini perusahaan, dan pekerja Cina telah muncul sebagai penerima manfaat utama dalam membangun infrastruktur yang dibiayai Cina di negara berkembang lainnya.
Proyek BRI menghadapi penangguhan di beberapa negara. Di Malaysia, Perdana Menteri, Mahathir Mohamad membatalkan beberapa pekerjaan yang direncanakan dan menegosiasikan ulang proyek kereta api.
Namun, Mahathir dan para pemimpin lainnya yang menghadiri KTT itu memuji proyek BRI. Draf pemberitahuan resmi menyatakan BRI akan menyambut negara-negara maju, dan investor internasional untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
