REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Amerika Serikat (AS) mendukung Indonesia ketuai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang akan dimulai Rabu (1/5) besok. Apresiasi itu disampaikan langsung Wakil Menteri Luar Negeri Urusan Politik, David Halesaat bertemu dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno LP Marsudi di Jakarta, Senin (29/4).
"Ini pemberhentian tur Asia saya, kali ini saya mengapresiasi Indonesia dalam posisinya menjadi presiden DK PBB mendatang. Saya suka komitmen Indonesia terkait berbagai isu termasuk soal perdamaian," ujar Hale di Jakarta, Senin (29/4).
Hale juga mengapresiasi Indonesia yang akan memimpin presidensi di DK PBB karena beberapa pandangan Indonesia, termasuk dalam mengedepankan komitmen, keragaman, dan toleransi. "Semisal dalam hal Indonesia membantu menangani konflik di Rakhine State, Myanmar, dan penahanan Muslim Uighur, di mana Indonesia mengutamakan toleransi dan menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang multikultural," ujarnya.
Dengan demikian, Hale berharap kemajuan Indonesia di internasional dapat pula memajukan kerja sama antara AS dan Indonesia yang terus berkembang hingga memasuki peringatan ke-70 tahun hubungan bilateral di antara kedua negara. "Kami sangat bangga dengan hubungan kerja sama AS dengan Indonesia. Kami sangat kuat dan saling mendukung. Kami harap, di peringatan 70 tahun ini, hubungan kami terus meningkat," ujar Hale.
Menurutnya, AS dan Indonesia, harus lebih bekerja sama untuk terus berbagi informasi dan pengertian soal toleransi. Selain itu, Hale juga mengapresiasi soal inisiatif Indonesia dalam menggerakan dialog negara tentang Indo-Pasifik.
Dalam kesempatannya, Hale juga mengucapkan selamat kepada Indonesia atas kelancaran rakyat Indonesia dalam pemilihan umum (pemilu) 2019 serentak, yang menurutnya berjalan dengan damai dan sukses.
Indonesia akan menjadi presiden DK PBB Mei yang berdasarkan ketentuan DK PBB sesuai abjad. Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kemenlu RI Grata Endah Werdaningtyas mengatakan, Indonesia akan mengambil tema investasi dalam bidang perdamaian, meningkatkan keamanan, dan kinerja pasukan perdamaian PBB.
"Tema ini diambil karena misi perdamaian PBB masih merupakan cara paling kuat dari DK PBB untuk berkontribusi pada perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, kehadiran PBB di beragam wilayah konflik diwakili oleh pasukan perdamaian," ujarnya, Kamis (24/4) pekan lalu.
Menurutnya, Indonesia memiliki modal kuat untuk membahas isu mengenai misi perdamaian PBB, sebab Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang terbesar untuk pasukan perdamaian PBB. "Kita saat ini menduduki urutan delapan dari 124 negara penyumbang pasukan PBB. Ini juga bagian dari komitmen kita untuk memajukan visi 4.000, yang saat ini kita menyumbangkan 3.080 personel," ujarnya. Ia mengatakan, Indonesia juga meningkatkan kehadiran perempuan sebagai pasukan penjaga perdamaian di berbagai misi.
Pada 7 Mei 2019, Grata menyatakan, bahwa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan memimpin sidang terbuka Dewan Keamanan untuk membahas tema Investasi Dalam Bidang Perdamaian, Meningkatkan Keamanan dan Kinerja Pasukan Perdamaian PBB. Debat terbuka itu akan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
