REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Surat kabar Spanyol, ABC melaporkan, pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memiliki perjanjian dengan militer Venezuela bahwa Presiden Nicolas Maduro akan ditangkap selama percobaan kudeta pekan ini. Washington tampaknya mencapai kesepakatan dengan Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino Lopez melalui pembicaraan telepon yang dilakukan selama beberapa bulan terakhir.
Padrino, bersama para menteri dan jenderal lainnya, dikatakan telah menerima perjanjian yang dirancang oleh pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido. Dalam hal ini, Guaido menyerukan pemilihan umum baru dalam kurun waktu satu bulan dan pengakuan anggota parlemen oposisi sebagai kepala negara yang sah.
Perjanjian-perjanjian itu seharusnya ditandatangani di pangkalan militer La Carlota di Caracas, Selasa lalu. Hal ini bertepatan ketika Guaido dalam sebuah pidatonya mendesak angkatan bersenjata dan warga sipil bergabung dengannya untuk menjatuhkan Maduro.
Namun, upaya kudeta itu tidak mendapatkan daya tarik yang cukup untuk menggulingkan presiden. Sementara, kepemimpinan militer menyuarakan dukungan mereka kepada pemerintah Maduro.
Menurut ABC, Sabtu (4/5), pejabat Gedung Putih tidak mengetahui apa yang terjadi dalam peristiwa hari pada Selasa lalu. Sementara beberapa sumber tampaknya percaya kudeta itu digelincirkan oleh Padrino yang mundur pada menit terakhir.
Utusan khusus AS untuk Republik Bolivarian, Elliott Abrams mengatakan pada Rabu pejabat tinggi Venezuela yang sebelumnya telah menegosiasikan turunnya Maduro memilih bersikap diam. "Mereka mematikan ponsel mereka," ujar Abrams.
Pada Kamis lalu, Maduro bertemu dengan para pejabat tinggi militer, dan meminta mereka membubarkan komplotan kudeta. "Tidak ada yang harus ditakuti, ini adalah waktunya membela hak kita untuk perdamaian," ujarnya dalam upacara yang dihadiri oleh 4.500 personel militer.
Ketua Mahkamah Agung Maikel Moreno, yang merupakan sekutu Maduro dilaporkan akan mendeklarasikan Majelis Konstituante, yakni sebuah badan legislatif paralel yang berpihak kepada Maduro. Pembentukan majelis tersebut berdasarkan keputusan presiden 2017, dan bertentangan dengan Majelis Nasional yang dipegang oposisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
