Rabu 08 May 2019 09:42 WIB

Presiden Brasil Longgarkan Undang-Undang Kepemilikan Senjata

Angka kejahatan di Brasil meningkat.

Rep: Lintar Satria/ Red: Ani Nursalikah
Presiden Brasil Jair Bolsonaro berbicara saat penandatanganan dekrit yang melonggarkan kepemilikan senjata di istana kepresiden Planalto di Brasilia, Brasil, Selasa (7/5).
Foto: AP Photo/Eraldo Peres
Presiden Brasil Jair Bolsonaro berbicara saat penandatanganan dekrit yang melonggarkan kepemilikan senjata di istana kepresiden Planalto di Brasilia, Brasil, Selasa (7/5).

REPUBLIKA.CO.ID, RIO DE JANEIRO -- Presiden Brasil Jair Bolsonaro melonggarkan undang-undang senjata. Ia menunaikan janji kampanyenya untuk mempermudah warga Brasil membeli senjata ditengah kekhawatiran meningkatnya angka kejahatan.

Bolsonaro melonggarkan undang-undang ini melalui dekrit. Ia menandatangani dekrit presiden tersebut sambil dikelilingi anggota legislatif yang mendukungnya. Dekrit ini mengubah undang-undang senjata api 2003.

Baca Juga

Berdasarkan rangkuman yang dirilis kantor kepresidenan dekrit ini akan mengurangi birokrasi di pasar senjata dan membuka Brasil pada perdagangan senjata dan amunisi di luar negara Amerika Selatan. Teks lengkap dekrit itu belum dipublikasikan.

Dalam rangkuman itu disebutkan pemilik senjata dapat membeli senjata antara 1.000 sampai 5.000 butir amunisi per tahun tergantung lisensi mereka. Anggota militer pangkat rendah sekarang boleh membawa senjata setelah 10 tahun mengabdi.

"Keamanan publik dimulai dari rumah Anda," kata Bolsonaro, seperti dilansir The Voice of America, Rabu (8/5).

Bolsonaro adalah mantan kapten tentara yang keras terhadap penjahat. Brasil menjadi negara yang angka pembunuhan terkait kampanye politik tertinggi di dunia. Untuk memiliki senjata, warga Brasil harus memenuhi sejumlah prasyarat termasuk pemeriksaan psikologis dan keamanan.

Dua pekan setelah kekuasaannya dimulai Bolsonaro menandatangani dekrit yang mengakhiri syarat yang mengharuskan calon pemilik senjata memberikan alasan resmi atas kepemilikan senjata kepada kepolisian federal, sesuatu yang kerap kali menghalangi warga membeli senjata.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement