REPUBLIKA.CO.ID, -- Meningkatnya tekanan AS terhadap Iran telah melemahkan Presiden Iran Hassan Rouhani. Hal itu membuat pesaingnya yakni kelompok garis keras Iran menguat baik di dalam maupun di luar negeri.
Direktur Proyek Iran pada Crisis Group, Ali Vaez mengatakan, Rouhani memiliki dua tahun sampai masa jabatannya berakhir. Tetapi bagi warga Iran, Rouhani bertanggungjawab atas masalah yang mereka hadapi. Karena itu menurutnya, pengganti Rouhani lebih cenderung dari kalangan garis keras.
"Dan (kelompok garis keras Iran) tidak bisa meminta sekutu yang lebih baik daripada pemerintahan Trump," kata Ali Vaez, dilansir dari Reuters, (16/5).
Rouhani mendesak faksi-faksi yang berseberangan dengannya untuk bekerja sama. Hal itu termasuk mencatat batas-batas kekuasaannya di negara tempat pemerintah terpilih beroperasi di bawah pemerintahan ulama dan bersama pasukan keamanan yang kuat dan pengadilan yang berpengaruh.
"Seberapa besar otoritas yang dimiliki pemerintah di bidang-bidang yang sedang diperiksa, harus diperiksa," kata situs web kepresidenan mengutip Rouhani.
Ebrahim Raisi, yang menjadi kepala peradilan pada Maret dan sosok yang digadang-gadang akan menggantikan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, ini membalasnya dengan menyampaikan bahwa semua cabang pemerintahan memiliki wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugas mereka.
Media lokal menafsirkan pernyataan itu sebagai teguran langsung dari Raisi, yang mencalonkan diri melawan Rouhani dalam pemilihan presiden 2017. Apalagi pada 4 Mei lalu, saudara laki-laki Rouhani, Hossein Fereydoun dijatuhi hukuman penjara.
Pengadilan belum memberikan rincian tuduhan terhadapnya dan upaya media Reuters untuk meminta komentar tidak berhasil. Pengadilan mengatakan tidak memiliki motivasi politik untuk kasus yang diadili.
Ketika Rouhani mengumumkan pekan lalu bahwa Iran akan menarik kembali beberapa komitmennya di bawah kesepakatan nuklir internasional setahun setelah Trump mundur, surat kabar harian garis keras, Kayhan, menyebut langkah itu terlambat.
"Jika pemerintahan Rouhani bereaksi dari awal hingga ada janji-janji Amerika dan Eropa yang dilanggar, mereka (Amerika dan Eropa) tidak akan mencapai tingkat ofensif dan kesombongan seperti ini," sebuah artikel di surat kabar tersebut pada Kamis (17/5).
Pembatasan media sosial, yang diperjuangkan oleh para pejabat garis keras dan ulama, memberikan tekanan politik lebih lanjut pada Rouhani. Telegram, aplikasi perpesanan yang populer di Iran, dilarang tahun lalu. Twitter juga dilarang di Iran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
