REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Sebuah laporan dari Whitehall yang bocor ke media menyebutkan, pemerintah Inggris menghabiskan anggaran sebesar 100 juta poundsterling untuk berkonsultasi masalah Brexit dengan perusahaan konsultan swasta. Draf laporan oleh Kantor Audit Nasional (NAO) yang meneliti pengeluaran untuk parlemen merinci bahwa pemerintah telah mengeluarkan anggaran setidaknya 97 juta poundsterling untuk berkonsultasi mengenai Brexit hingga April 2019.
Dilaporkan The Guardian, Kamis (30/5), dalam catatan Whitehall, pengeluaran pemerintah untuk konsultasi Brexit dapat mencapai 240 juta poundsterling pada 2020. Biaya yang bocor dalam laporan tersebut juga menyoroti ketergantungan pemerintah pada konsultan ketika Inggris mempertimbangkan untuk keluar dari Uni Eropa.
Laporan yang berjudul "Penggunan Konsultan oleh Departemen untuk Mendukung Persiapan Keluar dari Uni Eropa" juga menyoroti pengeluaran pemerintah untuk menyewa konsultan di luar persoalan Brexit. Pengeluaran pemerintah Inggris untuk menyewa jasa konsultan tampak meningkat, yakni dari 513 juta poundsterling pada 2015-2016 menjadi 1,54 miliar poundsterling pada 2017-2018.
Sekitar 96 persen pengeluaran konsultan untuk Brexit berada di bawah pengaturan Kantor Kabinet. Konsultan mengenai Brexit sejauh ini diserahkan kepada enam perusahaan, antara lain Deloitte, PA Consulting, PricewaterhouseCoopers (PWC), Ernst & Young, Bain & Company, dan Boston Consulting Group. Sementara, lima departemen yang bertanggung jawab atas pengeluaran anggaran tersebut yakni the Cabinet Office, Home Office, Border Delivery Group, Department of Health and Social Care (DHSC), dan the Department for Environment, Food and Rural Affairs.
Pekerjaan konsultan tersebut dibagi menjadi lima kategori, dengan skenario terbesar adalah kesiapan untuk keluar dari Uni Eropa. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa keahlian diperlukan untuk memastikan pemerintah siap saat Inggris meninggalkan Uni Eropa, termasuk merencanakan apakah Inggris meninggalkan Uni Eropa dengan kesepakatan maupun tanpa kesepakatan, serta kemungkinan adanya darurat sipil.
Laporan tersebut juga merinci bagaimana DHSC mempekerjakan Deloitte untuk dukungan manajemen dalam memastikan pasokan perangkat medis jika Inggris meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan. Sementara, Border Delivery Group, menggunakan Bain & Company antara Agustus 2018 dan Februari 2019 untuk mendukung keterlibatan dengan industri makanan dan mobil jika Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan.
Laporan itu juga menyatakan, Crown Commercial Service yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kegiatan komersial dan pengadaan pemerintah, telah mengeluarkan panduan yang meminta departemen untuk mempublikasikan informasi dasar tentang pemberian kontrak dalam waktu 90 hari. Tetapi laporan itu mengatakan butuh rata-rata 161 hari untuk membuat rincian dasar dari kontrak konsultasi Brexit hingga diterbitkan, dibandingkan dengan 83 hari untuk semua kontrak konsultasi.
Laporan yang tertanggal Mei 2019 merinci bagaimana laporan itu disusun atas permintaan komite akuntansi publik. Laporan ini meneliti pengeluaran untuk kosnsultan dalam persiapan Brexit antara musim panas 2016 dan April 2019. Pemerintah telah menghadapi pengawasan terhadap pengeluaran anggaran yang melibatkan eksternal atas persoalan Brexit.
Analisis menemukan bahwa badan-badan pemerintah dan sektor publik telah memberikan kontrak senilai 107 juta poundsterling untuk membayar konsultan. Sebuah perusahaan swasta yang menganalisis kontrak publik, Tussell mengatakan, angka tersebut termasuk 28 kontrak konsultasi senilai hampir 92 juta poundsterling.
Seorang juru bicara pemerintah menyatakan, memanfaatkan saran dari konsultan eksternal untuk proyek jangka pendek dinilai lebih efisien. Karena persoalan Brexit membutuhkan saran dari para tenaga ahli, seperti memastikan ketersediaan pasokan produk medis dan makanan ketika Inggris keluar dari Uni Eropa.
Sementara itu, juru bicara NAO enggan berkomentar lebih lanjut. NAO menyatakan, perannya adalah untuk meneliti pengeluaran publik atas nama parlemen. Temuan dari NAO nantinya akan dilaporkan kepada parlemen untuk ditindak lanjuti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
