REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Pemerintah Turki menyatakan akan menolak setiap kesepakatan perdamaian yang tidak mencantumkan kemerdekaan Palestina. Ankara menilai penting bagi negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk bersatu dan memperjuangkan hal tersebut.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan, kekompakan negara anggota OKI dalam memperjuangkan pembentukan negara Palestina yang berdaulat lebih mendesak dari sebelumnya. "Ini adalah tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab utama kita," ucapnya dilaporkan laman Anadolu Agency, Kamis (30/5).

"Karena itu saya yakin, bahwa setiap perjanjian damai yang tidak mempertimbangkan pembentukan negara Palestina merdeka dengan Al Quds Al Sharif sebagai ibu kotanya pasti akan ditolak komunitas OKI," ujar Cavusoglu.

Pernyataan Cavusoglu muncul setelah Amerika Serikat (AS) berencana menggelar konferensi ekonomi bertajuk "Peace for Prosperity" di Bahrain pada 25-26 Juni mendatang. AS dilaporkan akan merilis bagian pertama dari rencana perdamaian Timur Tengah, termasuk konflik Israel-Palestina, dalam acara tersebut.

Dalam konflik Israel-Paestina, AS disebut akan menawarkan solusi ekonomi, yakni dengan mendorong arus investasi untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza yang dibekap krisis kemanusiaan. Konferensi di Bahrain memang diharapkan dihadiri 300-400 perwakilan serta eksekutif bisnis dari Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Beberapa pemimpin bisnis Palestina juga diperkirakan menghadiri acara tersebut.

Mesir, Yordania, Oman, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara-negara anggota G7, kemungkinan akan turut mengirim delegasi ke konferensi Bahrain. Namun belum diketahui apakah delegasi itu akan dpimpin menteri keuangan masing-masing negara atau tidak.

Otoritas Palestina sendiri telah menyatakan tak akan megirim utusan ke konferensi tersebut. Ia mengaku tak pernah diajak berunding dan berkonsultasi oleh AS atau negara-negara Timur Tengah lainnya perihal perhelatan acara itu.

Kendati demikian, Palestina menegaskan akan menolak setiap solusi yang tak menyertakan tuntutan politiknya, yakni pembentukan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Tuntutan tersebut tak dapat ditawar melalui solusi ekonomi yang direncanakan AS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika