REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM— Oposisi Sudan berencana mencalonkan delapan anggotanya buat Dewan Peralihan dan menunjuk ahli ekonomi terkemuka untuk memimpin pemerintah.
Pernyataan ini disampaikan seorang pemimpin aliansi pemrotes dan kelompok oposisi pada Senin (10/6).
Rencana itu, yang kelihatannya dilandasi atas usul Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed yang diajukan selama kunjungan penengahan ke Khartoum pekan lalu, dapat membantu menerobos kebuntuan komunikasi antara penguasa militer dan oposisi sipil di negeri tersebut dalam upaya menyepakati peralihan menuju demokrasi.
Abiy mengunjungi Khartoum dalam misi penengahan. Dalam kunjungan tersebut, Dia mengusulkan Dewan Peralihan 15, anggota yang terdiri atas delapan sipil dan tujuh perwira militer untuk memimpin negeri itu menuju demokrasi.
Ketegangan telah menyebar di Sudan sejak pasukan keamanan dengan kekerasan membubarkan kamp protes di Khartoum Tengah satu pekan lalu, sehingga menewaskan puluhan pemrotes.
Oposisi telah menanggapi dengan mengumumkan pembangkangan sipil yang telah berlangsung di ibu kota Sudan.
Seorang pemimpin oposisi mengatakan aliansi Deklarasi Kekuatan Kebebasan dan Perubahan (DFCF) berencana mengumumkan pencalonan Abdullah Hamdouk, mantan sekretaris pelaksana Komisi Ekonomi PBB untuk Afrika, sebagai perdana menteri baru.
"Ini adalah tambahan buat delapan anggota dewan kedaulatan, yang diumumkan, termasuk tiga perempuan," kata sumber tersebut, yang tak ingin disebutkan jati dirinya, kepada Reuters, Selasa (11/6).
Sumber itu tidak memberi perincian lebih lanjut. Beberapa sumber oposisi telah mengatakan seorang pembantu Abiy telah berulang kali mengunjungi kedua belah pihak untuk menengahi kesepakatan setelah kunjungan satu-harinya ke Khatroum.
Dewan Militer, dalam apa yang bisa menjadi isyarat kepada pemrotes, pada Senin mengumumkan beberapa prajurit pemerintah telah ditangkap untuk menunggu tindakan hukum, setelah penyelidikan awal mengenai aksi pembubaran pemrotes pekan lalu mendapati bukti ada kesalahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
