REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM — Kepala Jaksa Sudan pada Sabtu (15/6) mengatakan bahwa Presiden terguling Omar al-Bashir akan segera diserahkan ke pengadilan setelah masa untuk keberatan berakhir.
Alwaleed Sayed Ahmed Mahmoud juga menuturkan saat konferensi pers di Khartoum bahwa sejumlah kasus kriminal terkait korupsi 41 mantan pejabat lainnya telah dibuka.
Pihaknya mengatakan telah menghadiri pertemuan dengan sejumlah kepala militer guna membahas pengawasan yudisal dari sebuah rencana untuk menyapu bersih apa yang disebutnya sebagai "penjahat" dari area yang berdekatan dengan kamp protes di pusat ibu kota. “Namun gagasan untuk membubarkan pengunjuk rasa tidak dibahas, kata dia.
Sementara itu, dokter di beberapa rumah sakit di Sudan mengklaim telah menyaksikan dan memverifikasi jumlah korban tewas. Jumlahnya kini mencapai 100 orang. Mereka juga membenarkan adanya lebih dari 70 kasus pemerkosaan terhadap demonstran perempuan yang dilakukan anggota paramiliter Pasukan Pendukung Cepat (RSF).
Beberapa warga yang turut hadir dalam aksi protes tersebut telah memberikan kesaksian di media sosial mereka bahwa kasus kekerasan seksual benar adanya. Para ahli dan aktivis hak asasi manusia pun menjamin kasus tersebut dapat dipercaya.
Dilansir di Stuff, Jumat (14/6), baru-baru ini Amerika Serikat mengutus delegasinya untuk Sudan yang akan memimpin upaya diplomatik penyelesaian ketegangan di negara tersebut. Mereka akan bertemu dengan para pemimpin oposisi dan pihak berwenang dari Dewan Militer Transisi (TMC). TMC mengambil alih kekuasaan setelah Presiden Omar al Bashir ditumbangkan pada April lalu.
Sebelum mantan presiden Omar al-Bashir digulingkan, warga Sudan turun ke jalan untuk melakukan protes damai yang menyerukan agar Bashir yang telah memerintah selama 30 tahun mundur. Meskipun militer menggulingkannya pada bulan April, demonstrasi damai tidak berakhir. Para pengunjuk rasa marah karena militer dibawah perintah Bashir mengumumkan akan mengambil kendali kekuasaan negara tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
