REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Pemerintah Lebanon menyatakan menolak berpartisipasi dalam konferensi ekonomi “Peace for Prosperity” yang digagas Amerika Serikat (AS) dan dijadwalkan dihelat di Bahrain pada 25 Juni mendatang. Sikap tersebut merupakan bentuk dukungan Lebanon terhadap Palestina.

“Kami tidak akan berpartisipasi dalam konferensi Bahrain karena Palestina tidak berpartisipasi dan kami lebih memilih memiliki gagasan yang jelas tentang rencana perdamaian yang diusulkan,” kata Menteri Luar Negeri Lebanon Gebran Bassil pada Selasa (11/6), dilaporkan The Times of Israel.

Menurut Bassil, negaranya memang tak dilibatkan oleh AS dalam rencana perdamaiannya. “Kami tidak diajak berkonsultasi mengenai (rencana),” ujarnya.

Pernyataan Bassil muncul setelah seorang pejabat AS menyebut Yordania, Mesir, dan Maroko akan mengirim utusan ke konferensi ekonomi Bahrain. “Maroko, Yordania, dan Mesir telah memberitahu kami mereka akan hadir,” kata pejabat tersebut.

AS memang belum mengungkap garis besar rencana perdamaiannya untuk Timur Tengah, termasuk konflik Israel-Palestina, yang dikenal dengan istilah Deal of the Century. Namun beredar kabar dalam rencana perdamaian itu, AS tak mencantumkan tentang pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. 

Washington justru berupaya "menjinakkan" tuntutan politik Palestina dengan solusi ekonomi. AS berencana mendorong arus investasi berskala besar ke Tepi Barat dan Jalur Gaza. Hal itu rencananya akan dilakukan saat AS menghelat konferensi ekonomi Peace for Prosperity di Bahrain.

Selain pejabat sejumlah negara, termasuk negara anggota G7, konferensi itu dilaporkan akan turut dihadiri eksekutif bisnis dari Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Beberapa pengusaha Palestina juga dikabarkan berpartisipasi.

Otoritas Palestina telah menyatakan tak akan megirim utusan ke konferensi tersebut. Ia mengaku tak pernah diajak berunding dan berkonsultasi oleh AS atau negara-negara Timur Tengah lainnya perihal perhelatan acara itu.

Palestina hanya menegaskan ia akan menolak setiap solusi yang tak menyertakan tuntutan politiknya, yakni pembentukan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Tuntutan tersebut tak dapat ditawar melalui solusi ekonomi yang direncanakan AS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika