REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Utusan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk Timur Tengah, Jason Greenblatt mengisyaratkan penundaan lebih lanjut atas pembukaan rencana perdamaian konflik Israel-Palestina. Penundaan itu diperkirakan dapat berlangsung hingga awal November mendatang. 

“Saya pikir kami masih akan menentukan bahwa ingin menunggu hingga pemerintahan baru Israel terbentuk, maka kemungkinan ini akan berlangsung hingga 6 November mendatang,” ujar Greenblatt dalam sebuah wawancara dengan Jerusalem Post, dilansir Aljazirah pada Senin (17/6). 

Pemerintah AS sebelumnya memutuskan untuk menunda mengajukan rencana tersebut hingga pemilihan umum di Israel berlangsung pada 9 April lalu. Namun, pemungutan suara yang dilakukan menghasilkan kegagalan dan pemilihan kembali dijadwalkan digelar pada 17 September mendatang. 

Pemerintahan Israel yang baru diperkirakan terbentuk pada awal November, setelah dilakukannya pemilihan perdana menteri dan negosiasi untuk membentuk koalisi. Menurut Greenblatt, pemilihan umum yang berlangsung di negara itu telah memberi pengaruh terhadap rencana perdamaian tersebut. 

“Bukanlah rahasia bahwa pemilihan Israel telah menempatkan pemikiran baru di kepala kami,” ujar Greenblatt dalam sebuah video wawancara dengan The New York Times. 

Greenblatt juga mengatakan jika pemilihan di Israel tidak dilakukan kembali, maka AS akan merilis rincian kesepakatan perdamaian secepatnya. Ia menekankan bahwa Gedung Putih telah menunda presentasi kesepakatan sampai setelah bulan suci Ramadhan, yang berakhir pada awal bulan ini. 

Pemerintah AS akan mengadakan konferensi pada akhir Juni di Bahrain mengenai aspek ekonomi dari rencana perdamaian yang disebut dengan ‘kesepakan abad ini’. Namun, kesepakatan tersebut telah ditolak oleh Palestina yang merasa bahwa pemimpin Negeri Paman Sam memiliki kebijakan yang secara jelas mendukung Israel. 

Salah satu kebijakan tersebut adalah dengan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Otoritas Palestina mengatakan tak akan menghadiri pertemuan di Ibu Kota Manama, Bahrain. 

Presiden Palestina Mahmoud Abbas juga mengatakan bahwa AS tidak lagi menjadi ‘perantara yang jujur’ dalam pembicaraan damai dengan Israel tersebut. Dalam sebuah pernyataan, pejabat senior Palestina Saeb Erekat menekankan bahwa tak akan ada perwakilan yang hadir dalam konferensi dan meminta semua pihak mematuhi dan menghormati posisi kolektif tersebut. 

Greenblatt telah mengatakan bahwa Palestina melakukan kesalahan untuk menolak bergabung dalam konferensi tersebut. Ia juga menambahkan bahwa Palestina tak akan mengalami kerugian apapun, sebaliknya mendapatkan banyak keuntungan dengan mengikuti pembicaraan yang dipimpin AS. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika