REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan upaya penjagaan perdamaian oleh pasukan bersenjata Indonesia menjadi unggulan diplomasi bagi Tanah Air dalam menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas global.
"Rekam jejak peace keeping juga telah menghantarkan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020," kata JK dalam sambutannya saat membuka Konferensi Internasional tentang Persiapan Pasukan Bersenjata Modern untuk Pemeliharaan Perdamaian pada Abad Ke-21 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (25/6).
Menurutnya, terdapat lebih dari 2.800 personel TNI dan polisi Indonesia, 100 diantaranya perempuan, sedang bertugas dalam misi-misi penjaga perdamaian PBB. Dia mengungkap beberapa kontribusi pasukan penjagaan perdamaian asal Indonesia antara lain 850 orang dalam Satuan Gerak Cepat ke Republik Demokratik Kongo, 140 orang dalam "Formed Police Unit" di Republik Afrika Tengah, dan 81 Perwira Polisi Individu ke berbagai misi PBB.
Komandan PMPP TNI, Brigjen TNI Achmad Marzuki mengunjungi Pasukan Garuda Satgas Batalyon Komposit TNI Konga XXXV-B/Unamid atau Indonesian Battalion (Indobatt-02), yang sedang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan di Darfur, Sudan.
Selain dilengkapi dengan alutsista buatan industri strategis nasional, pasukan perdamaian asal Indonesia, menurut JK, juga dilengkapi kapabilitas dan peningkatan soft skills sebagai bagian dari modernisasi angkatan bersenjata. Dia menjelaskan kontribusi Indonesia dalam penjagaan perdamaian juga dilakukan pada forum multilateral di tataran pengambil kebijakan.
Indonesia telah menyelenggarakan Sidang Terbuka berjudul "Menabur Benih Perdamaian: Meningkatkan Keamanan dan Kinerja Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB" sebagai wujud kontribusi Indonesia dengan pemanfaatan modal politis yang dimiliki sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Forum itu juga berhasil mengeluarkan pernyataan Presiden Dewan Keamanan PBB mengenai pentingnya pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam meningkatkan keselamatan dan kinerja penjaga perdamaian.
"Pernyataan tersebut adalah pertama kalinya DK PBB mengakui relevansi Action for Peacekeeping (A4P) yang diluncurkan Sekjen PBB untuk memperkuat misi pemeliharaan perdamaian PBB," kata JK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
