Rabu 26 Jun 2019 20:53 WIB

Oman Berencana Buka Kedutaan Besar di Palestina

Pembukaan kedutaan sebagai dukungan untuk Palestina.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Dwi Murdaningsih
Warga Palestina melaksanakan shalat Idul Fitri di Jalur Gaza, Rabu (5/6).
Foto: AP Photo/Khalil Hamra
Warga Palestina melaksanakan shalat Idul Fitri di Jalur Gaza, Rabu (5/6).

REPUBLIKA.CO.ID, MUSCAT -- Oman berencana membuka kedutaan besarnya di Palestina. Hal itu merupakan bentuk dukungan Oman untuk Palestina.

 “Langkah itu sejalan dengan dukungan kesultanan untuk rakyat Palestina,” kata Kementerian Luar Negeri Oman melalui akun Twitter resminya pada Rabu (26/6), dilaporkan laman Anadolu Agency.

Baca Juga

Delegasi Kementerian Luar Negeri Oman akan melakukan perjalanan ke Ramallah, tempat Otoritas Palestina bermarkas. Tujuan mereka ke sana adalah untuk memulai prosedur membuka kedutaan di sana.

Pengumuman pembukaan kedutaan besar dilakukan Oman saat Amerika Serikat (AS) sedang menggelar konferensi ekonomi bertajuk “Peace for Prosperity” di Manama, Bahrain. Kegiatan itu diselenggarakan guna mengusulkan solusi atau rencana ekonomi dalam rangka mendamaikan konflik Israel-Palestina.

Konferensi tersebut dihadiri para pengusaha dari Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Pejabat dari sejumlah negara, termasuk Arab Saudi, Maroko, dan Mesir juga turut diundang ke acara tersebut.

AS berupaya mendorong mereka berinvestasi di wilayah Palestina. Washington menargetkan mengumpulkan dana sebesar 50 miliar dolar AS. Jika dana yang ditargetkan itu terkumpul, sekitar 28 miliar dolar AS di antaranya akan dialokasikan untuk wilayah Palestina, yakni Tepi Barat dan Jalur Gaza. Sementara sisanya digelontorkan untuk Yordania (7,5 miliar dolar), Mesir (9 miliar dolar), dan Lebanon (6 miliar dolar).

Dana sebesar 28 miliar dolar untuk Palestina rencananya digunakan untuk membiayai 179 proyek infrastruktur. Salah satunya adalah pembangunan jalur transportasi yang akan menguhubungkan Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah mengecam konferensi ekonomi di Bahrain. Dia mengisyaratkan menolak solusi ekonomi yang diusulkan AS. "Uang itu penting. Ekonomi penting. Tapi politik lebih penting. Solusi politik lebih penting," kata Abbas.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement