Ahad 09 Jun 2019 11:31 WIB

Presiden Albania Batalkan Pemilihan Lokal di Tengah Protes

Pengunjuk rasa melemparkan bom asap dan petasan di luar parlemen di ibu kota Albania

Rep: Fergi Nadira/ Red: Nidia Zuraya
Salah satu sudut kota di Albania
Foto: albanian.co
Salah satu sudut kota di Albania

REPUBLIKA.CO.ID, TIRANA -- Presiden Albania Ilir Meta membatalkan pemilihan lokal setelah berbulan-bulan protes anti-pemerintah, Ahad (9/6). Meta mengatakan, situasi politik di Albania tidak akan memungkinkan pemilihan yang adil yang dijadwalkan 30 Juni.

 

Baca Juga

Pengumuman muncul tak lama sebelum pengunjuk rasa dibubarkan oleh polisi yang menembakkan gas air mata. Para pengunjuk rasa melemparkan bom asap dan petasan di luar parlemen di ibu kota Tirana.

Dilansir BBC, para pengunjuk rasa menuntut Perdana Menteri sosialis Edi Rama mundur. Kelompok-kelompok oposisi menuduhnya melakukan kecurangan pemilu dan korupsi, dan mereka menyerukan pemilihan umum dini.

Pengunjuk rasa juga ingin melihat pembentukan pemerintahan transisi, serta menolak untuk bernegosiasi dengan perdana menteri. Pemimpin oposisi Partai Demokrat Lulzim Basha telah mendesak massa untuk melanjutkan protes sampai Rama mundur.

Basha mengatakan kepada ribuan pendukung di Tirana bahwa keputusan presiden untuk membatalkan pemilihan adalah hasil pertama dari pertempuran melawan Edi Rama.

Namun, Rama, yang telah memimpin negara itu sejak 2013, kemudian mengatakan pemilihan lokal tidak akan dibatalkan. Sementara komunitas internasional telah menyerukan partai-partai politik Albania untuk menahan diri dari kekerasan dan membuka dialog.

 

Banyak tokoh, termasuk Presiden Meta, mengatakan divisi politik yang tengah berlangsung mengancam aspirasi Albania untuk bergabung dengan Uni Eropa.

 

Seorang pendukung oposisi yang membawa asap dapat menghadiri protes anti-pemerintah. Dalam sebuah pernyataan, Presiden Meta mengimbau para pemimpin oposisi untuk melakukan protes dengan cara damai.

Negara-negara anggota serikat akan memberikan suara dalam beberapa pekan mendatang tentang apakah akan membuka pembicaraan aksesi dengan negara Balkan atau tidak.

 

Uni Eropa mengkritik taktik kekerasan yang digunakan oleh para pemrotes. Uni Eropa juga mengatakan pihaknya mengakui legitimasi pemerintah Meta.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement