REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Peringatan ke-22 kembalinya Hong Kong dari koloni Inggris ke China ditandai dengan aksi unjuk rasa. Upacara pengibaran bendera China dan Hong Kong yang dihadiri oleh para pemimpin Hong Kong, perwakilan China daratan, dan tamu undangan digelar di bawah keamanan tingkat tinggi.
Para pengunjuk rasa yang sudah mulai berkumpul sejak pukul 06.30 pagi waktu setempat mencoba masuk ke tempat upacara. Polisi menggunakan perisai dan semprotan merica untuk menghalau para demonstran agar tidak menuju ke tempat upacara berlangsung.
Dalam pidatonya, Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengatakan, serangkaian protes yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir telah memberikan pelajaran dia perlu mendengarkan aspirasi masyarakat, terutama kaum muda dengan lebih baik. Sebelumnya, Lam mendapatkan kecaman keras karena mendorong undang-undang ekstradisi.
"Ini membuat saya sepenuhnya menyadari saya sebagai seorang politikus harus mengingatkan diri saya setiap waktu tentang kebutuhan untuk memahami sentimen publik secara akurat. Saya akan belajar dari pengalaman ini, dan memastikan pekerjaan pemerintah di masa depan akan lebih dekat dan lebih responsif terhadap aspirasi, sentimen dan pendapat masyarakat," ujar Lam dalam pidato singkatnya, Senin (1/7).
Usai Lam menyampaikan pidatonya, petugas keamanan tampak mendorong keluar seorang anggota parlemen pro-demokrasi karena berteriak agar Lam mengundurkan diri dari jabatannya. Rancangan Undang-Undang (RUU) ekstradisi telah mengundang kecaman dari masyarakat Hong Kong, kalangan bisnis, kalangan hukum, kalangan gereja, dan akademisi. Dalam beberapa pekan terakhir, jutaan warga Hong Kong turun ke jalan untuk menuntut agar RUU itu dihapuskan, dan Lam mundur dari jabatannya.
Aksi demo dalam peringatan kembalinya Hong Kong ke China diperkirakan akan lebih besar dari biasanya karena bertepatan dengan libur nasional, di mana pasar keuangan dan sebagian besar bisnis akan tutup. Unjuk rasa dimulai pada pukul 06.30 waktu setempat dari Victoria Park, dan berakhir di kantor-kantor pemerintah di dekat pusat keuangan Hong Kong.
RUU ekstradisi telah membangkitkan kekhawatiran Cina akan mengikis kebebasan Hong Kong dan tidak ada jaminan hak asasi manusia. Hong Kong kembali ke pemerintahan China pada 1 Juli 1997. Hong Kong berada di bawah formula "satu negara, dua sistem". Satu negara yang dimaksud adalah Republik Rakyat China dengan pemerintah pusatnya di Beijing. Sedangkan dua sistem adalah sistem sosialisme dengan kekuatan terpusat di China dan kapitalisme serta demokrasi dalam tingkat berbeda di Hong Kong, dan Makau.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
