REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH — Pemerintah Arab Saudi berharap, sejumlah pihaktidak mencampuradukkan urusan politik dan agama dalam hal penyelenggaraan ibadah haji. Pernyataan Kerajaan itu merespons sejumlah usulan yang ingin memboikot Arab Saudi dari pengelolaan ibadah haji.
Sebab, menurut para pengusul tersebut, Kerajaan ini masih terikat sejumlah isu, termasuk kasus Jamal Khashoggi yang dikait-kaitkan dengan putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).
Dilansir Arab News, Selasa (9/7), otoritas Arab Saudi mengadakan pertemuan kabinet untuk merumuskan sejumlah hal, seperti meminta para jamaah haji untuk memisahkan urusan privasi dan spiritualitas dengan pandangan politik, khususnya yang menyasar Arab Saudi.
Saudi Press Agency melaporkan, Menteri Informasi Arab Saudi Turki al-Shabanah meminta seluruh jamah untuk tidak ikut campur dalam kegiatan politik apa pun yang berpotensi dapat menganggu kelancaran ibadah.
Dia menegaskan, Kerajaan tidak dapat menerima adanya tindakan mencampuri urusan dalam negeri. Kerajaan disebutkannya akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran.
Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud meminta semua lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji untuk terus menjaga keamanan dan kenyamanan jamaah yang datang dari berbagai penjuru dunia.
Dalam rapat kabinet ini, ada pula evaluasi singkat tentang layanan Makkah Road to Initiative, termasuk soal mempercepat proses administrasi dan masalah bagasi bagi jamaah haji.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
