REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Sekretaris negara Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo, tidak membahas pembunuhan kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi dalam pertemuan dengan raja Saudi. Hal itu merupakan tanda terbaru bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump berusaha untuk menghentikan pokok pembicaraan mengenai Khashoggi.
Pompeo mengatakan melalui Twitter bahwa ia telah melakukan pertemuan produktif dengan Raja Salman untuk membahas ketegangan yang meningkat di kawasan itu dan kebutuhan untuk meningkatkan keamanan maritim di selat Hormuz.
"Kebebasan navigasi adalah yang terpenting," kata dia dilansir dari Guardian, Selasa (25/6). Ditanya tentang pembantaian dan mutilasi Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul Oktober lalu, seorang pejabat senior departemen luar negeri yang bepergian dengan Pompeo mengatakan bahwa masalah itu tidak muncul.
Dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada Ahad, Trump mengatakan ia telah berbicara dengan putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, pada Jumat. Tetapi, pembahasan pembunuhan Khashoggi benar-benar tidak muncul dalam diskusi itu.
Presiden berusaha menyangkal pertanyaan lebih lanjut tentang pembunuhan itu. Ia mengatakan Iran membunuh lebih banyak orang, dan menunjuk pengeluaran Saudi untuk senjata AS dan barang-barang lainnya.
"Mereka menghabiskan 400 hingga 450 miliar dolar AS selama periode waktu tertentu, semua uang, semua pekerjaan, membeli peralatan," kata Trump kepada NBC News.
"Dan omong-omong, jika mereka tidak melakukan bisnis dengan kami, Anda tahu apa yang mereka lakukan? Mereka akan melakukan bisnis dengan Rusia atau dengan Cina," ucapnya.
Poin yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi dalam pengarahan rutin yakni, mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan Khashoggi harus dimintai pertanggungjawaban, dan bahwa penyelidikan terus dilakukan. Sebuah laporan yang dikeluarkan awal bulan ini oleh penyelidik khusus PBB, Agnes Callamard, mengatakan ada bukti yang dapat dipercaya bahwa putra mahkota Saudi bertanggung jawab atas pembunuhan itu.
Laporannya juga menemukan bahwa penyelidikan Saudi dan Turki terhadap pembunuhan itu gagal memenuhi standar internasional, dan penyelidikan Saudi khususnya dilakukan dengan itikad buruk sehingga bisa dianggap sebagai tindakan menghalang-halangi. Pelapor PBB menyerukan penyelidikan lanjutan dan agar kejahatan tersebut diadili oleh pengadilan khusus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
