REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Dewan militer yang berkuasa di Sudan, koalisi oposisi dan kelompok-kelompok pemrotes mencapai kesepakatan berbagi kekuasaan dalam periode peralihan menuju pemilihan, Jumat (5/7). Ribuan orang menyambut gembira keputusan tersebut dengan merayakannya di jalan-jalan.
Kedua pihak sudah mengadakan pembicaraan di Khartoum selama dua pekan belakangan. "Mereka sepakat membentuk sebuah dewan berdaulat secara bergilir antara militer dan sipil selama kurun waktu tiga tahun atau lebih sedikit," kata Mohamed Hassan Lebatt sebagai penengah dari Uni Afrika dalam acara jumpa pers.
Mereka juga sepakat membentuk pemerintahan teknokrat yang merdeka dan meluncurkan investigasi transparandan independen atas peristiwa kekerasan yang terjadi beberapa pekan. Kedua pihak setuju menunda pembentukan dewan legislatif.
Mereka sebelumnya sepakat koalisi Kekuatan Kebebasan dan Perubahan (FCC) akan mengambil dua pertiga kursi di dewan legislatif sebelum pasukan keamanan menumpas aksi duduk pada 3 Juni. Aksi itu menewaskan puluhan orang dan membuat perundingan mandek.
Orang-orang turun ke jalan-jalan di Omdurman, kota kembar Khartoum, di sepanjang Sungai Nil menyambut gembira kabar soal kesepakatan tersebut. Para pemuda menabuh drum-drum, orang-orang membunyikan klakson dan kaum wanita membawa bendera-bendera Sudan bersuka ria.
"Persetujuan ini membuka jalan bagi pembentukan institusi-institusi otoritas transisi, dan kami berharap ini permulaan dari era baru," kata Omar al-Degair, pemimpin FFC.
"Kami ingin menjamin kembali semua kekuatan politik, gerakan-gerakan bersenjata dan semua yang ikut serta dalam perubahan mulai dari anak-anak muda dan perempuan bahwa perjanjian ini komprehensif dan tidak akan menyingkirkan siapa pun," kata Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, wakil ketua Dewan Militer Transisi.
"Kami berterima kasih kepada para penengah dari Afrika dan Ethiopia atas usaha dan kesabaran mereka, Kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kami di Kekuatan Kebebasan dan Perubahan atas semangat yang baik," ujar Dagalo, yang memimpin Pasukan Dukungan Cepat yang dituduh oleh FCC menindak keras aksi protes tersebut.
Tim medis pihak oposisimengatakan lebih 100 orang tewas dalam pembubaran demonstrasi yang berlanjut dengan kekerasan, sementara Pemerintah menyebut jumlah korban tewas dalam peristiwa itu sebanyak 62 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
