REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Jepang menolak permintaan Korea Selatan (Korsel) untuk mencabut pembatasan ekspor bahan baku teknologi tinggi. Dalam beberapa pekan terakhir ketegangan diplomatik dua negara karena kerja paksa di masa Perang Dunia II terus meningkat.
Ketegangan antara dua sekutu terbesar Amerika Serikat (AS) di Asia itu mengancam pasokan chip global. Perusahaan raksasa Korsel dalam bidang chip dan telpon pintar seperti Samsung Electronics dan SK Hynix menjadi korban dalam pembatasan tersebut.
Menteri Perindustrian Jepang Hiroshige Seko mengatakan negaranya 'sama sekali tidak berpikir' untuk mencabut pembatasan tersebut. Menurut Seko langkah Jepang tidak melanggar peraturan World Trade Organization (WTO).
"Apakah Jepang menerapkan langkah tambahan tergantung dengan respons Korea Selatan," kata Seko dalam konferensi pers paska rapat kabinet, Selasa (9/7).
Pernyataan Seko tersebut menyusul desakan Presiden Korsel Moon Jae-in yang meminta Jepang untuk mencabut pembatasan. Moon mengatakan Seoul tidak dapat mengesampingkan tindakan balasan atas apa yang dilakukan Jepang terhadap perusahaan Korsel.
Seoul berencana mengajukan keluhan ke WTO. Pembatasan ekspor bahan teknologi tinggi itu diumumkan Jepang pekan lalu saat Korsel mendesak perusahaan Jepang untuk membayar kompensasi kepada korban kerja paksa selama Perang Dunia II. Tidak hanya perusahaan Korsel yang terdampak pada ketegangan tersebut. Perusahaan Jepang yang menyediakan bahan kimia ke perusahaan Korsel seperti JSR dan Stella Chemifa juga akan terdampak.
Perusahaan-perusahaan Jepang itu akan mengeksplorasi cara untuk tetap dapat memasok produk mereka ke Korsel melalui pabrik di luar Jepang. Surat kabar Yomiuri melaporkan pejabat Jepang dan Korsel berencana utuk menggelar pembicaraan membahas pembatasan ekspor pada awal pekan ini.
Kabarnya pembicaraan tersebut akan digelar di Jepang. Kepala Staf Kabinet Jepang Yoshihide Suga mengatakan Korsel sudah meminta Jepang untuk menjelaskan pembatasan itu dan bidang yang terkait akan merespons permintaan tersebut. Ia menambahkan jadwal pertemuan sedang diatur.
Juru bicara Kementerian Perdagangan Korsel mengatakan menteri mereka sudah berbicara dengan rekannya di Jepang tentang waktu dan agenda pertemuan tersebut. Tapi sampai saat ini belum ada yang diputuskan.
Kedua negara memiliki sejarah pahit ketika Jepang menjajah Semenanjung Korea dari tahun 1910 sampai 1945. Perusahaan-perusahaan Jepang menerapkan kerja paksa dan perempuan-perempuan Korsel dipaksa menjadi perempuan penghibur yang disebut 'comfort women'.
Perselisihan dua negara Asia Timur itu bermula dari keputusan pengadilan tinggi Korsel tahun lalu yang memerintahkan perusahaan Jepang Nippon Steel membayar kompensasi kepada mantan korban pekerja paksa. Jepang mengatakan isu kerja paksa sudah diselesaikan pada 1965 ketika kedua negara melakukan restorasi hubungan diplomatik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
