REPUBLIKA.CO.ID, XINJIANG -- Kepala badan kontra-terorisme PBB mengunjungi Xinjiang pekan ini. Tempat satu juta Uighur dan minoritas muslim lainnya ditahan atas tuduhan ancaman terorisme. Asisten Sekretaris Jendral bidang kontra-terorisme PBB Vladimir Voronkov menjadi pejabat tertinggi PBB yang menyambangi Xinjiang.
Para aktivis kemanusiaan menyebut Xinjiang sebagai penjara udara terbuka di mana para warganya tidak dapat menjalankan ibadah agama mereka. Juru bicara PBB Farhan Haq mengkonfirmasi kunjungan Voronkov, diplomat asal Rusia.
Haq mengatakan kunjungan tersebut sebagai kunjungan resmi ke Cina tapi ia tidak menjelaskan lebih lanjut kunjungan diplomatik tersebut. Haq menekankan pejabat PBB bekerja untuk mematikan langkah kontra-terorisme tetap menghargai hak asasi manusia.
Beijing menekankan kamp penahanan di Xinjiang sebagai 'pusat pelatihan vokasi'. Dimana orang-orang yang didalamnya mendapat pelatihan agar mereka tidak terumus ekstrimisme dan mengintergrasi mereka ke dalam masyarakat Cina.
Kunjungan Voronkov ini pertama kali diberitakan majalah Foreign Policy. Karena kunjungan ini para aktivis mengkritik keras PBB.
"PBB mengizinkan kepala kontra-teroris pergi ke Xinjiang menciptakan resiko mengkonfirmasi narasi palsu Cina ini adalah isu kontra-terorisme, bukan mempertanyakan pelanggaran hak asasi manusia yang masif," kata direktur Human Rights Watch Louis Charbonneau, seperti dilansir dari the Guardian, Jumat (14/6).
Pada bulan Desember lalu Kepala Hak Asasi PBB Michelle Bachelet meminta izin ke Beijing agar dapat masuk ke Xinjiang dalam misi mencari fakta. Tapi sampai saat ini ia masih menunggu jawaban.
Pada Selasa (12/6) lalu duta besar Cina untuk PBB yang baru Chen Xu mengatakan komisioner hak asasi manusia dapat mengunjungi Xinjiang ketika 'kami dapat menemukan waktu yang disetujui kedua belah pihak'. Cina bersikeras nasib suku Uighur, etnis Kazakhs, Kyrgyz dan muslim lainnya yang mereka tahan adalah persoalan internal.
Pada bulan Mei lalu atas permintaan Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat lainnya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres mengangkat persoalan Uighur ini dalam kunjungannya ke Cina. Saat itu kepada Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi, Gutteres mengatakan konvensi PBB sepenuhnya menghargai hak asasi manusia dalam perlawanan melawan terorisme.
Dua bulan yang lalu Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo meminta Cina untuk mengakhiri penahanan muslim Uighur di Xinjiang. Ia meminta Beijing segera membebaskan minoritas muslim yang mereka tahan.
"Kami meminta pemerintah Cina untuk segera membebaskan individu-individu itu," katanya pada 27 Maret lalu saat bertemu dengan mantan dan keluarga muslim Uighur yang ditahan. n Lintar Satria/Reuters
Ikuti Whatsapp Channel Republika
