REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN – Perdana Menteri Yordania Omar Razzaz mengatakan negaranya tidak akan menerima kesepakatan perdamaian apa pun yang mengabaikan hak rakyat Palestina. Hal itu dia sampaikan saat menjalin percakapan dengan Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh pada Ahad (7/7).

“Yordania tidak akan menerima kesepakatan atau solusi apa pun yang tidak mengakhiri pendudukan (Israel) dan mengarah pada pembentukan negara Palestina merdeka sepanjang perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” ujar Razzaz, dilaporkan laman Israel National News.

Dia pun menegaskan menolak solusi ekonomi sebagai alternatif dari solusi politik. Hal itu merujuk pada konferensi ekonomi yang helat Amerika Serikat (AS) di Manama, Bahrain, pada akhir Juni lalu

Tujuan utama konferensi itu adalah menarik para pebisnis untuk berinvestasi di wilayah Palestina. Washington menargetkan menghimpun dana sebesar 50 miliar dolar AS. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk membiayai sekitar 170 proyek infrastruktur, salah satunya membangun jalur transportasi yang menghubungkan Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Namun Palestina memboikot konferensi ekonomi tersebut. Ia menolak menerima rencana perdamaian dalam bentuk apa pun yang tak mengakomodasi tuntutan politiknya.

Penasihat Senior Gedung Putih Jared Kushner menilai Palestina perlu menerima rencana ekonomi yang diusulkan negaranya. “Menyetujui jalur ekonomi ke depan adalah prasyarat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah politik yang sebelumnya tidak dapat diselesaikan,” ujar Kushner.

Belum diketahui bagaimana perkembangan penghimpunan dana investasi yang digagas AS. Namun banyak kalangan menilai, konferensi ekonomi di Bahrain tak berjalan sesuai rencana dan kehendak Washington.

Ikuti Whatsapp Channel Republika