REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH – Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan menggelar pertemuan untuk membahas pelanggaran yang dilakukan Israel di Yerusalem Timur. Kegiatan itu dijadwalkan dilaksanakan di Jeddah, Arab Saudi, pada Rabu (17/7) mendatang.
Dikutip laman Anadolu Agency, Ahad (14/7), dalam pertemuan tersebut para menteri luar negeri negara anggota OKI akan membahas sejumlah pelanggaran Israel di Yerusalem Timur yang diduduki, salah satunya pembukaan terowongan di bawah lingkungan Silwan baru-baru ini.
Selain itu, para menteri luar negeri anggota OKI akan membicarakan tentang penyitaan puluhan rumah milik warga Palestina oleh otoritas Israel. Hal itu tentu menyebabkan banyak warga Palestina di sana tak memiliki tempat bernaung.
Sejak awal 2000-an, otoritas Israel diketahui telah melakukan pengeboran dan penggalian di sekitar Yerusalem Timur. Mereka berupaya menemukan kuil Yahudi kuno yang diduga terkubur di bawah kota tersebut.
Pekan lalu, Israel telah meresmikan terowongan yang diberi nama “Jalur Peziarah”. Terowongan itu membentang antara lingkungan Wadi Hilweh Silwan ke Tembok Barat, tepat di luar kompleks Masjid al-Aqsha.
Acara peresmian itu dihadiri Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Israel David Friedman dan utusan khusus AS untuk Timur Tengah Jason Greenbalt.
Israel mengklaim terowongan tersebut merupakan rute yang digunakan para peziarah Yahudi zaman dulu ke Kuil Kedua, yang lokasinya disebut-sebut berada di bawah Masjid al-Aqsha. Palestina telah mengecam proyek pengeboran tersebut dan menganggapnya sebagai upaya “Yudaisasi” Yerusalem.
Sementara itu, Pelapor khusus PBB untuk situasi di Palestina Michael Lynk mendesak komunitas internasional meminta pertanggung jawaban Israel atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukannya. Hal itu dia utarakan setelah berkunjung ke Yordania selama sepekan dan bertemu dengan sejumlah organisasi HAM Palestina dan Israel.
Dalam pernyataannya, dia mengaku menyayangkan keputusan Israel yang tak mengizinkannya masuk ke negaranya. Menurut dia hal itu bertentangan dengan kewajiban Israel sebagai anggota PBB.
“Sekarang adalah waktunya bagi komunitas internasional untuk meminta pertanggung jawaban Israel sepenuhnya atas tindakannya dan untuk menentukan apakah peran Israel sebagai kekuatan pendudukan telah melewati garis merah terang menjadi ilegal,” ujarnya, dikutip laman Anadolu Agency, Sabtu (13/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
