REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Pemerintah China memprotes komentar Amerika Serikat (AS) yang menudingnya melakukan aktivitas pertambangan minyak dan gas di Laut China Selatan. Ia menyatakan pernyataan itu sebagai fitnah terhadapnya. 

“Ini fitnah terhadap upaya China dan negara-negara Asia Tenggara untuk menegakkan perdamaian serta stabilitas di Laut China Selatan dan mengelola perbedaan dengan tepat. Negara-negara dan orang-orang di kawasan ini tidak akan mempercayai kata-kata mereka,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang, Senin (22/7).

“Kami mendesak AS untuk menghentikan perilaku tak bertanggung jawab seperti itu dan menghormati upaya China serta negara-negara ASEAN untuk menyelesaikan perbedaan melalui dialog serta bekerja untuk perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan,” kata Geng menambahkan.

Pada Sabtu pekan lalu, Departemen Luar Negeri AS mengatakan tindakan provokatif China yang berulang-ulang ditujukan pada pengembangan minyak serta gas di Laut Cina Selatan mengancam keamanan energi regional. Washington pun hal itu dapat merusak pasar energi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Penasihat keamanan nasional AS John Bolton kemudian mengatakan bahwa perilaku koersif China terhadap negara tetangga Asia Tenggara kontraproduktif serta mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu sebelumnya juga telah diutarakan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

China diketahui terlibat perselisihan klaim atas Laut China Selatan dengan beberapa negara Asia Tenggara, seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, Indonesia, dan lainnya. Beijing memang telah mengklaim hampir seluruh wilayah perairan tersebut sebagai teritorialnya. Namun klaim itu ditolak.

Pada perhelatan KTT Bisnis dan Investasi ASEAN yang digelar di Singapura, November tahun lalu, China dan ASEAN menyepakati draf negosiasi Code of Conduct (COC) atau kode etik di Laut China Selatan. Beijing berharap pembicaraan tentang COC dengan negara-negara ASEAN dapat diselesaikan dalam tiga tahun. Sebab Beijing menilai kesepakatan yang tercapai nantinya dapat meningkatkan aktivitas perdagangan bebas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika