REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina mendesak Amerika Serikat (AS) agar berhenti mempolitisasi masalah agama. Cina juga menyerukan AS untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Hal itu ditegaskan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina di Singapura, Senin (22/7) waktu setempat.
Juru bicara Kemenlu Cina Geng Shuang membuat pernyataan ketika diminta untuk mengomentari langkah AS yang berniat membentuk aliansi internasional tentang kebebasan beragama dengan negara-negara terkait di sebuah konferensi kebebasan beragama internasional.
"Memfitnah kebijakan agama Cina dan kebebasan beragama AS di konferensi itu ditentang oleh semua orang Cina," kata Geng dilansir Xinhua, Selasa (23/7).
Menurutnya, pembentukan aliansi itu tidak lain adalah alat bagi AS menggunakan alasan agama untuk mempromosikan nilai-nilainya sendiri. Oleh karenanya, Geng menyimpulkan bahwa AS campur tangan dalam urusan internal negara lain, yang akan ditentang oleh sebagian besar negara di dunia.
"Kami mendesak AS untuk menghormati fakta, membuang prasangka dan berhenti mempolitisasi agama dan mencampuri urusan dalam negeri negara lain," kata Geng.
Baru-baru ini, hampir 100 cendekiawan dan tokoh agama di Xinjiang, Cina bersama-sama mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Surat tersebut menyatakan kemarahan terhadap pernyataan Pompeo atas penahanan minoritas Muslim termasuk Uighur di Xinjiang dinilai tidak bertanggung jawab. Sejumlah asosiasi keagamaan Cina juga sangat mengecam pernyataan itu.
Geng mengatakan, langkah AS telah menimbulkan keberatan dan pertentangan dari banyak negara. Sehingga, banyak negara menolak untuk menghadiri konferensi.
Setelah 37 duta besar asing untuk PBB di Jenewa, termasuk Pakistan dan Arab Saudi, memuji perkembangan hak asasi manusia Cina dan hasil-hasil anti-terorisme dan deradikalisasi, banyak negara bergabung dengan mereka untuk mendukung pemerintah Cina. Namun, negara Barat termasuk AS dengan 22 duta besar negara lain telah menandatangani surat kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengkritik kebijakan Cina yang diklaim bertujuan memerangi ektremisme dan memberikan keterampilan. Sementara, Cina menyangkal adanya pelanggaran HAM di Xinjiang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
