Jumat 02 Aug 2019 05:25 WIB

Indonesia Minta AS Bantu Palestina Jadi Negara Merdeka

AS merilis proposal ekonomi untuk membantu perekonomian Palestina.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Ani Nursalikah
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.
Foto: Republika/Arif Satrio Nugroho
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menghadiri ASEAN-United States (US) Ministerial Meeting di Bangkok, Kamis (1/8). Pada kesempatan itu, Retno menyerukan Amerika Serikat (AS) membantu Palestina membentuk negara merdeka berdasarkan solusi dua negara.

“Di dunia yang tidak pasti dan lebih menantang ini, tidak ada pilihan bagi kita, untuk ASEAN dan AS, kecuali memperkuat kerja sama dan mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik,” kata Retno.

Baca Juga

Dalam pertemuan itu, Retno turut menyuarakan tentang isu Palestina. “Indonesia menyerukan AS untuk membantu rakyat Palestina dalam mencapai impian mereka untuk memiliki solusi yang adil dan negara merdeka, berdasarkan pada solusi dua negara,” ujarnya.

Isu Palestina juga sempat dibahas Retno saat bertemu Perwakilan Tinggi Uni Eropa Federica Mogherini. “Kami mendiskusikan beberapa isu, termasuk kelapa sawit, Palestina, Negara Bagian Rakhine, dan Afghanistan,” ujarnya.

Saat ini, AS memang sedang berupaya mendamaikan Israel dan Palestina. Bulan lalu, Washington telah merilis proposal ekonomi untuk membantu perekonomian Palestina yang macet.

Mereka berusaha menghimpun dana sebesar 50 miliar dolar AS dari investor dan negara-negara donor. Dana tersebut rencananya digunakan untuk keperluan proyek infrastruktur di wilayah Palestina. Namun proposal itu menuai kritik dan penolakan, termasuk dari Palestina. Pasalnya AS tidak sama sekali mencantumkan aspek politik di dalamnya, termasuk tuntutan Palestina untuk menjadi negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Komponen politik dari rencana perdamaian tersebut diperkirakan akan dirilis AS setelah Israel menggelar pemilu pada 17 September mendatang. Palestina telah mengisyaratkan akan menolak kembali proposal AS jika hal itu tak memenuhi tuntutan politiknya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement