REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Prancis siap menjalin kerja sama dengan Perdana Menteri baru Inggris, Boris Johnson. Namun, Paris dan negara Eropa lainnya tidak akan menegosiasikan kembali ketentuan-ketentuan perjanjian Brexit yang sudah lama dibahas dan diperjuangkan dengan cukup alot.
Menteri Luar Negeri Prancis untuk Urusan Eropa Amelie de Montchalin mengatakan, Presiden Emmanuel Macron akan bertemu dengan Johnson dalam beberapa pekan mendatang. Pertemuan kedua pemimpin negara tersebut rencananya akan dilakukan di Prancis.
"Presiden Emmanuel Macron akan bertemu Boris Johnson dalam beberapa minggu mendatang di Prancis. Kami ingin bekerja sama dengan dia (Johnson)," ujar de Montchalin kepada France 2, Jumat (26/7).
De Montchalin mengatakan, Withdrawal Agreement yang ditolak tiga kali oleh parlemen Inggris adalah cara terbaik untuk memastikan negara tersebut keluar dari blok Uni Eropa dengan tertib. Saat ini, fokus yang harus dikejar yakni menentukan hubungan masa depan Inggris dengan Uni Eropa.
Seorang pejabat Istana Elysee mengatakan, Presiden Macron akan membahas Brexit dengan PM Johnson. Macron telah mengundang Johnson untuk berkunjung dalam beberapa pekan mendatang.
Pejabat yang enggan disebutkan namanya tersebut mengatakan, Macron dan Johnson negara telah berbicara pada Kamis (25/7). Keduanya membicarakan soal tuntutan Uni Eropa terkait Brexit.
Salah satu kendala utama pertentangan antara Inggris dan Uni Eropa mengenai ketentuan Brexit adalah backstop Irlandia. Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar pada pekan ini mengatakan, tidak akan ada pakta perdagangan lanjutan jika Inggris tidak menerima posisi Irlandia pasca-Brexit.
Backstop adalah kebijakan yang akan menjamin bahwa Inggris untuk sementara waktu tetap berada dalam sistem bea cukai yang sama dengan Uni Eropa. Kebijakan tersebut dianggap perlu untuk mencegah pemeriksaan ketat di perbatasan Irlandia dan Irlandia Utara. Presiden Komisi Eropa Jean Clude Juncker mengatakan kepada Johnson, kesepakatan Brexit yang sudah disepakati oleh pendahulunya, Theresa May adalah kesepakatan yang terbaik.
Perdana Menteri baru Inggris Boris Johnson telah terpilih, Selasa (22/7) waktu setempat. Dia terpilih sebagai pemimpin partai Konservatif Inggris yang menggantikan Theresa May. Terpilihnya Johnson, diharapkan mengungkap tim teratas yang lebih beragam dalam pemerintahan yang akan ditugaskan untuk keluar dari Uni Eropa (Brexit) pada akhir Oktober, dengan atau tanpa kesepakatan.
Mantan wali kota London itu memenangkan pemungutan suara di kalangan anggota partai berjumlah 159.320 orang dengan 92.153 suara mengalahkan pesaingnya Jeremy Hunt yang mengumpulkan 46.656 suara. Dia menggantikan May yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu.
Johnson berjanji menegosiasikan kesepakatan keluarnya Inggris baru dengan UE untuk menjamin transisi yang lancar. Namun, jika UE terus menolak melakukan negosiasi ulang, dia telah berjanji tidak akan menyerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
