Memasuki perayaan hari raya Idul Adha Jumat dan Sabtu sebelumnya, pembatasan dilonggarkan sementara. Toko roti, apotek dan toko buah dibuka kembali di bagian-bagian utama kota. Saksi mata mengatakan, mobil polisi berpatroli di beberapa daerah memerintahkan orang-orang untuk menutup toko dan pulang. Ribuan tentara turut berpatroli di sebagian besar jalan-jalan sepi pada malam hari.
Pemerintah Perdana Menteri India Narendra Modi mengepung wilayah mayoritas Muslim yang dimulai pekan lalu. Pemerintah memutuskan untuk memutus komunikasi, menahan lebih dari 300 pemimpin politik dan aktivis, hingga memberlakukan jam malam dengan jalan-jalan kota dijaga ketat.
Pemerintah India semakin memperketat kuasanya di wilayah yang juga diklaim oleh Pakistan. Pada Senin pekan lalu India mengumumkan bahwa Pemerintahan Modi membatalkan hak Jammu dan Kashmir dalam menentukan undang-undang sendiri dan mengizinkan orang yang bukan penduduk untuk membeli properti di Jammu dan Kashmir.
Pakistan telah menurunkan hubungan diplomatik dengan India hingga menangguhkan perdagangan atas kemarahan tindakan terbaru Delhi. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan membandingkan kebijakan nasionalis Hindu Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di India dengan "Supremasi Nazi Aryan Adolf Hitler".
Ia memperingatkan tindakan Modi akan mempengaruhi warga Kashmir yang utamanya menargetkan Muslim India dan Pakistan. "Upaya mengubah demografi Kashmir melalui pembersihan etnis. Pertanyaannya adalah: Akankah dunia menyaksikan & menenangkan seperti yang mereka lakukan terhadap Hitler di Muenchen?" ujar Khan melalui akun resmi Twitter-nya, Ahad.
Seorang pemimpin senior BJP, Ram Madhav membalas cicitan Khan. "Ancaman terhadap dunia yang demokratis adalah dari teror yang disponsori oleh Pakistan, bukan dari India," katanya.
Pakistan mengatakan, telah mendapatkan dukungan Cina untuk melakukan mosi ke Dewan Keamanan PBB dengan tujuan mengutuk keputusan India karena mengubah status Jammu dan Kashmir. Kendati demikian, Islamabad belum menerima banyak dukungan dari negara-negara besar lainnya, tapi menunjukkan peluang keberhasilannya tipis. BJP India telah lama berkampanye mencabut hak-hak khusus Kashmir dalam konstitusi karena dianggap sebagai peredaan bagi umat Islam dan halangan untuk perkembangan India sendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
