REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK— Penjabat Kuasa Usaha Delegasi Tetap Suriah di PBB Dr Loai Fallouh pada Rabu (7/8) mengatakan Suriah berkomitmen untuk bekerja guna mencapai penyelesaian politik permanen bagi krisis di negeri itu.
Selain itu, Pemerintah Suriah, katanya, juga berkomitmen menghapus terorisme dan membuat pasukan asing yang melakukan pendudukan di wilayah Suriah keluar dari negeri tersebut.
Fallouh, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Resmi Suriah, SANA, menambahkan Suriah menolak tindakan AS, Prancis, dan Inggris untuk mengeksploitasi landasan Dewan Keamanan untuk merusak citra Pemerintah Suriah.
"Ketiga negara ini tidak memiliki kapasitas moral dan hukum untuk menyeru Dewan Keamanan agar mengadakan sidang mengenai situasi di Suriah, sebab mereka terlibat dalam agresi militer langsung di negeri itu dan mendukung terorisme serta membunuh ribuan orang Suriah." kata Fallouh dalam pidato dalam satu sidang Dewan Keamanan mengenai situasi di Timur Tengah.
Dia menambahkan Washington, Paris, dan London mensahkan prilaku tak bermoral yang dilandasi atas penyalahgunaan tujuan mulia kemanusiaan guna mewujudkan agenda kolonial yang bermusuhan dan mensahkan campur-tangan asing dalam urusan dalam negeri.
"AS, Inggris, dan Prancis dan negara lain di wilayah tersebut telah menghabiskan sangat banyak uang, serta mereka menawarkan senjata, untuk menyerang Suriah dan menghapuskan rekening lama atau baru mereka dengan itu dengan mengorbankan darah orang Suriah," kata Fallouh.
Dia juga menambahkan ketiga negara itu terus menerapkan kebijakan dan pendirian mereka atas sejumlah sudut PBB untuk memutarbalikkan situasi sesungguhnya di Suriah melalui pengesahan sumber informasi yang mencurigakan guna menutupi penderitaan rakyat sipil akibat kejahatan kelompok teror mereka.
"Alasan utama di balik penderitaan rakyat Suriah adalah terorisme dan pendukungnya, pemerintah AS, Inggris dan Prancis, yang menolak memerangi terorisme guna melindungi organisasi teroris Jabhat An-Nusra," tambah Fallouh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
