REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Juru Bicara Presiden Palestina Nabil Abu Rudeineh mengecam kemungkinan dukungan pencaplokan beberapa bagian Tepi Barat Sungai Jordan. Abu Rudeineh menegaskan setiap prosedur atau keputusan yang mempengaruhi hak nasional rakyat Palestina dan resolusi sah internasional harus dipandang tidak sah, demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA, Selasa (13/8).
Ia mengeluarkan pernyataan itu saat menanggapi laporan media yang menyatakan Perdana Menteri Israel berusaha memperoleh pengumuman terbuka dari Presiden AS Donald Trump untuk mengakui kedaulatan Israel atas beberapa wilayah di Tepi Barat yang diduduki.
Abu Rudeineh memperingatkan tindakan semacam itu akan memiliki dampak serius. Tindakan itu akan mengikuti pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Berlanjut penerobosan pemukim Yahudi ke dalam kompleks Masjid Al-Aqsha dan sikap AS mengenai masalah pengungsi Palestina serta gaji bagi keluarga tahanan Palestina serta mereka yang tewas oleh pasukan Israel. "Langkah ini, jika diambil, akan merupakan tindakan bermain api yang berlanjut," ujarnya.
Abu Rudeineh menekankan kestabilan dan keamanan tak bisa dipisahkan dan perdamaian bagaimanapun juga takkan bisa dicapai. "Tak satu langkah pun akan menegakkan hak (buat orang Israel), dan juga takkan menciptakan kenyataan palsu yang dapat bertahan," kata dia.
Sebagai kesimpulan, Abu Rudeineh kembali menyatakan rakyat Palestina akan mempertahankan tempat suci, warisan, sejarah dan hak nasionalnya, tak peduli berapa lama itu akan berlangsung, dan menyampaikan harapannya keadilan serta legitimasi rakyat Palestina akhirnya akan terwujud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
