REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyarankan kepada Presiden Cina, Xi Jinping untuk berdialog dengan pengunjuk rasa Hong Kong. Pengunjuk rasa Hong Kong terus menekankan protes pada pemerintah meskipun China telah memberi peringatan akan mengerahkan kekuatan.
"Saya khawatir. Saya tidak ingin melihat tindakan kekerasan. Jika dia (Xi) duduk bersama para pengunjuk rasa, sekelompok pengunjuk rasa perwakilan. Saya yakin dia akan menyelesaikannya dalam 15 menit. Saya tahu itu bukan hal yang dia lakukan, tapi saya pikir itu bukan ide yang buruk," kata Trump, berbicara di Morristown, New Jersey.
Ratusan People’s Armed Police (PAP) China pada Kamis (15/8), melakukan latihan di sebuah stadion olahraga di Shenzhen yang berbatasan dengan Hong Kong. Ini dilakukan sehari setelah Departemen Luar Negeri AS mengatakan sangat prihatin tentang gerakan itu. Keberadaan pasukan itu memicu kekhawatiran mereka mungkin digunakan untuk mengatasi unjuk rasa.
Trump mengatakan kepada wartawan, ia tidak ingin melihat kekerasan untuk menumpas protes di Hong Kong. Ia menegaskan dirinya ingin melihat China lebih secara manusiawi menyelesaikan masalah.
Konfrontasi antara polisi dan pengunjuk rasa selama 10 pekan telah menjerumuskan Hong Kong ke dalam krisis terburuknya, sejak diserahkan pemerintahan Inggris ke China pada 1997. Aksi ini telah menghadirkan tantangan rakyat terbesar kepada Xi dalam tujuh tahun kekuasaannya.
Civil Human Rights Front yang mengorganisasi jutaan pawai pada Juni, telah menjadwalkan protes lain pada Ahad. Sementara Duta Besar China untuk London, Liu Xiaoming, memperingatkan China dapat menggunakan kekuatannya untuk memadamkan protes Hong Kong jika situasinya semakin memburuk. Ia juga mengulangi tuduhan beberapa pengunjuk rasa menunjukkan tanda-tanda terorisme.
"Pemerintah pusat tidak akan duduk dan menonton. Kami memiliki solusi yang cukup dan kekuatan yang cukup dalam batas-batas Undang-Undang Dasar untuk menumpas kerusuhan dengan cepat," kata Liu.
Dia merujuk pada konstitusi Hong Kong, yang menyatakan pemerintah Hong Kong dapat meminta garnisun China untuk membantu menjaga ketertiban. "Pemerintah pusat China tidak akan pernah membiarkan beberapa pelanggar kekerasan menyeret Hong Kong ke jalan berbahaya, menyusuri jurang yang berbahaya," ucap Liu.
Edisi Jumat dari tabloid Global Times juga memperingatkan China memiliki opsi campur tangan secara paksa. "Jika Hong Kong tidak dapat memulihkan aturan hukum dengan sendirinya dan kerusuhan semakin meningkat, sangat penting bagi pemerintah pusat mengambil tindakan langsung berdasarkan pada Undang-Undang Dasar," sebut surat kabar itu, dengan mengatakan penyebaran PAP Shenzhen merupakan peringatan yang jelas.
Koran itu mengatakan situasi di Hong Kong tidak akan menjadi pengulangan dari insiden politik 4 Juni pada 1989. Itu merujuk pada tindakan keras militer berdarah pada demonstrasi pro-demokrasi di Lapangan Tiananmen Beijing 30 tahun lalu.
Penasihat keamanan nasional Gedung Putih John Bolton memperingatkan terulangnya Tiananmen dalam sebuah wawancara pada Rabu (14/8). Pada Kamis, Kementerian Luar Negeri China menekankan Hong Kong perlu menyelesaikan krisisnya sendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
